LPBHNU Jabar Kunjungi Sekretariat Negara dan Diminta Berkolaborasi dengan Pemerintah, Ada Apa?
Jakarta, NU Online Jabar
Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Jawa Barat menggelar silaturahim ke Wakil Menteri Sekretaris Kabinet Joko Widodo yang juga merupakan Ketua LPBH PBNU, Fadlansyah Lubis, di Gedung 3 lantai 2 Sekretariat Negara di Jakarta pada Rabu (18/4).
Dalam kunjungan tersebut, pria yang akrab disapa Bang Fadlan meminta kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota LPBHNU untuk bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis.
Ia juga meminta kepada struktur LPBHNU dibawah untuk bisa merubah mindset dalam menjalankan program kerja organisasi.
"Mindset LPBH NU haruslah bergeser, dari menangani kasus litigasi kepada advokasi non litigasi dan kajian kebijakan hukum dalam penentuan kebijakan pemerintah. Artinya LPBH NU harus jadi patner pemerintah dalam penentuan kebijakannya," ujar Bang Fadlan dihadapan Ketua dan Wakil Sekretaris LPBH PWNU Jawa Barat.
Bang Fadlan juga memberikan kepada tim LPBHNU Jawa Barat terkait arahan-arahan strategis, bukan hanya pentingnya kolaborasi dan saling melengkapi dengan pemerintah, akan tetapi tak kalah pentingnya yakni penebalan garis kordinasi struktural atau garis komando Pengurus LPBH PBNU, PWNU dan PCNU.
"Maka dalam waktu singkat akan dilaksakan kordinasi LPBH NU seluruh Indonesia, guna penebalan konsep visi dan persepsi LPBHNU kedepan," terang Bang Fadlan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua LPBH PWNU Jawa Barat, H. Mahpudin, bersyukur bisa bersilaturahim dengan Ketua LPBH PBNU tersebut. Ia mengaku mendapatkan pencerahan guna membawa arah kebijakan LPBH NU sesuai arahan yang diamanatkan oleh Ketua LPBH PBNU.
Mahpudin mengungkapkan, Diantara point-point yang menjadi fokus perhatian LPBHNU adalah :
Pertama, perubahan paradigma atau mainset para pengurus LPBHNU dari penanganan perkara litigasi kepada advokasi non litigasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari benturan secara langsung antar sesama warga NU dan untuk menjaga marwah NU. Sehingga penanganan perkara yang berpotensi konflik bisa disinergikan atau dilimpahkan kepada LBH Anshor atau Kantor Hukum yang menjadi mitra LPBHNU.
Kedua, LPBHNU bisa fokus pada aspek penyuluhan hukum dan konsultasi hukum untuk melayani ummat terkait kesadaran hukum masyarakat. Agenda ini agar dapat dikerjasamakan dengan pihak pihak terkait.
Ketiga, LPBH NU harus menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan peraturan dan kebijakan terkait aspek kemasyarakatan dan pembangunan.
"Maka fungsi LPBHNU tentang kajian kebijakan hukum harus diperkuat agar bisa sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dalam merumuskan peraturan dan kebijakan sesuai tingkatan dan wilayahnya," jelasnya.
Keempat, untuk mewujudkan kesamaan visi dan persepsi dalam menjalankan Tupoksi LPBH NU, maka akan kita usulkan kepada PBNU agar membuat regulasi berupa Peraturan PBNU atau Surat Edaran tentang Tata Kerja LPBHNU agar ada "penebalan" garis kordinasi struktural LPBHNU. Hal ini bisa kita usulkan dalam forum Konferensi Besar (KonBes) PBNU yang akan digelar pada akhir pekan ini di Jakarta.
Dari arahan Bang Fadlan tersebut, sambungnya, tentunya langkah langkah yang akan dilakukan LPBH PWNU Jabar adalah dengan melakukan konsolidasi internal dan kepada pengurus LPBHNU tingkat cabang se-Jawa Barat agar peran LPBHNU dapat bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang.
"Alhamdulillah bersyukur bisa silaturahmi dan mendapat injeksi nutrisi pencerahan dari Ketua LPBH PBNU yang juga Wamenseskab RI. Banyak arahan yang akan membawa optimisme lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU menjadi lembaga yang manfaat maslahat," pungkas Mahpudin.
Editor: Muhammad Rizqy Fauzi
