Home Nasional Warta Kuluwung Khutbah Daerah Pustaka Sejarah Ubudiyah Taushiyah Syariah Keislaman Obituari Doa Tokoh Risalah Tauhid Profil Hikmah Opini Wawancara PWNU Ngalogat Ekonomi Lainnya

Masuki Tahun Politik 2024, Jajaran Kiai Syuriyah PBNU Gelar Rapat Terbatas Bahas Panduan Berpolitik bagi Nahdliyin

Masuki Tahun Politik 2024, Jajaran Kiai Syuriyah PBNU Gelar Rapat Terbatas Bahas Panduan Berpolitik bagi Nahdliyin
Sikapi Tahun Politik 2024, Jajaran Kiai Syuriyah PBNU Gelar Rapat Terbatas Bahas Panduan Berpolitik bagi Nahdliyin
Sikapi Tahun Politik 2024, Jajaran Kiai Syuriyah PBNU Gelar Rapat Terbatas Bahas Panduan Berpolitik bagi Nahdliyin

Jakarta, NU Online
Jelang menghadapi tahun politik yang akan diselenggarakan pada 2024 mendatang, jajaran Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar rapat terbatas sekaligus menggelar diskusi terkait pedoman dan panduan berpolitik bagi Nahdliyin atau warga NU. Rapat berlangsung di Kantor PBNU, Jakarta, pada Rabu (23/11/2022) sore, ini dipimpin langsung Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, serta dihadiri 34 kiai di jajaran Rais dan Katib Syuriyah. 


“Kita akan masuk di tahun politik, sehingga sudah sejak dini PBNU membahas itu. Berdiskusi bersama-sama seperti apa langkah-langkah yang harus diambil dan diputuskan untuk nanti menjadi panduan dan pedoman warga NU secara umum,” ungkap Katib 'Aam PBNU KH Said Asrori dikutip dari NU Online,


Kiai Said Asrori memaparkan, beberapa hal yang dibahas menjelang tahun politik ini adalah soal upaya mengukuhkan kembali paham Ahlussunnah wal Jamaah sebagai sebuah pedoman dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik. Di antaranya mengedepankan akhlakul karimah dan etika yang mulia. 


“Kemudian tujuan politik yang utama adalah harus menjaga NKRI, Pancasila, UUD 1945,” tegas kiai yang juga merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatut Thullab, Wonosari, Tempuran, Magelang, Jawa Tengah itu.


Kiai Said Asrori menekankan kepada warga NU agar mampu menyalurkan aspirasi politik dengan baik dan santun, khususnya mengedepankan etika yang baik dan budi pekerti yang mulia. “Warga NU nanti harus menyalurkan aspirasi politiknya dengan akhlak, dengan budi pekerti yang mulia, dengan penuh tanggung jawab, dan harus diniati dengan niat yang sebaik-baiknya,” kata Kiai Said Asrori. 


Rapat terbatas ini dihadiri beberapa jajaran Rais Syuriyah, di antaranya, KH Muhammad Musthofa Aqil Siroj, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, Prof KH Muhammad Nuh, dan Prof KH Nasaruddin Umar. Sementara jajaran Katib Syuriyah, di antaranya adalah KH Faiz Syukron Makmun, KH Abdul Moqsith Ghazali, KH Reza Ahmad Zahid, Habib Luthfi bin Ahmad Al-Attas, KH. M. Afifudin Dimyathi, dan KH Asrorun Ni’am Sholeh.


Pedoman Berpolitik Warga NU


Pedoman berpolitik warga NU tertuang dalam naskah Khittah 1926 yang dimulai dari mukaddimah hingga khatimah yang terdiri dari sembilan penjelasan. Namun, untuk mengoperasionalkan naskah khittah hasil Muktamar ke-27 NU 1984 itu, Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta menyusun sembilan pedoman berpolitik bagi warga NU. 


Sembilan pedoman berpolitik warga NU hasil Muktamar NU ke-28 tahun 1989 yang bertempat di Ponpes Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yakni sebagai berikut:


Pertama, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 


Kedua, politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya mamsyarakat adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat. 


Ketiga, politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembanagan nilai-nilai kemerdekaaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama. 


Keempat, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Kelima, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.


Keenam, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 


Ketujuh, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecahbelah persatuan.


Kedelapan, perbedan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama. 


Kesembilan, berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisiasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.


Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Muhammad Rizqy Fauzi

Terkait

Nasional Lainnya

terpopuler

rekomendasi

topik

×