Kemenag Uji Coba Sistem Inklusi di Madrasah, Fokus pada Pemenuhan Kebutuhan Siswa Disabilitas

Bandung, NU Online Jabar
Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah memulai ujicoba penerapan sistem pendidikan inklusi di beberapa madrasah, salah satunya di Kabupaten Bogor. Program ini berlangsung mulai November 2024 hingga Juli 2025, dengan tujuan utama meningkatkan akses pendidikan yang inklusif bagi siswa penyandang disabilitas.

Kegiatan uji coba yang diresmikan pada Kamis (7/11/2024) ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 2024 tentang Akomodasi Yang Layak (AYL) bagi siswa disabilitas. Direktur KSKK Madrasah, Muchammad Sidik Sisdiyanto, menekankan pentingnya mempercepat implementasi pendidikan inklusi di madrasah. 

"Kita perlu mengupayakan program nyata yang dapat dijalankan di setiap madrasah hingga tingkat kabupaten. Diharapkan, nantinya madrasah dapat menjadi tempat belajar yang ramah bagi semua dan model yang dapat diterapkan di kabupaten lainnya," jelas Sidik.

Kasubdit Pendidikan Vokasi dan Inklusi, Anis Masykhur, juga menyampaikan komitmen untuk terus mengembangkan praktik inklusi yang berkelanjutan di madrasah. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bogor mendukung penuh rencana ini, dengan menyebutkan bahwa Forum Pendidik Madrasah Inklusi (FPMI) sudah mulai bergerak dalam program pendidikan inklusi secara mandiri.

Program ujicoba ini akan diawasi oleh lembaga INOVASI, yang bekerja sama dengan Pokja Inklusi Kemenag. Menurut Abdul Munir dari INOVASI, ujicoba tersebut mencakup beberapa aspek penting, termasuk pengumpulan data siswa berkebutuhan khusus (ABK) dan pengembangan sistem informasi pendidikan inklusi Kemenag. 

"Data ini akan dimanfaatkan untuk merancang program yang sesuai dan memberikan dukungan yang tepat bagi siswa disabilitas, baik dalam bentuk alat bantu, kesiapan tenaga pendidik, maupun kurikulum yang sesuai," jelas Munir.

Salah satu instrumen penting yang digunakan selama ujicoba ini adalah Profil Belajar Siswa (PBS), sebuah alat untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan siswa yang telah dikembangkan sejak 2018. Profil ini berfungsi sebagai screening awal bagi lembaga pendidikan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan medis.

Ketua FPMI Pusat, Supriyono, menekankan pentingnya dukungan berbagai pihak agar ujicoba ini dapat berhasil. 

"Dukungan dari Kemenag pusat, Kanwil Kemenag provinsi, Kantor Kemenag kabupaten/kota, madrasah, serta pihak-pihak terkait lainnya sangat diperlukan," ujarnya. 

Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Bogor yang turut hadir juga menyatakan siap mendukung program ini dengan bantuan program pemerintah pusat maupun daerah.

Sementara itu, Sekretaris Pokja Inklusi Kemenag Pusat, Sakdiyah, menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan berbagai sumber daya lain di Kemenag Pusat untuk mendukung pelaksanaan ujicoba ini.