NU adalah Rumah Tempat Kita Kembali
Oleh Imam Mudofar
Politik bukan dunia asing bagi NU. Sebelum kembali ke Khittah 1926, NU sempat menjadi partai politik yang cukup berpengaruh di panggung politik Indonesia. Tidak hanya politik elektoral, NU saat ini sudah sampai pada maqom politik kebangsaan. Lebih jauh lagi, politik kemanusiaan. Tentu dengan landasan ideologi yang kuat baik secara akidah maupun kenegaraan.
Meski sudah kembali ke khittahnya, NU tidak bisa dipisahkan dari politik, sebagai konsekuensi logis demokrasi. Kader-kader NU yang berjuang di jalan politik terus tumbuh di berbagai lini dan tingkatan. Dari tingkat lokal sampai nasional. Mulai dari yang paling bawah, sampai paling tinggi. Rasanya akan terlalu panjang kalau harus dituliskan satu persatu. Tapi setidaknya NU pernah mencatatkan capaian tertinggi politiknya, kala Gus Dur menjadi orang nomor satu di negara ini.
Perbedaan arah pandang dan haluan siasah di tubuh NU, bukan hal baru. Mungkin hampir terjadi di setiap perhelatan dan kontestasi demokrasi. Masih ingat Pilpres 2004? Saat Megawati berpasangan dengan almagfurlah KH. Hasyim Muzadi, dan Wiranto berpasangan dengan almagfurlah KH. Salahuddin Wahid. Ada dua tokoh besar NU yang ikut berkontestasi.
Atau mungkin yang masih hangat, Pilgub Jatim yang baru lalu. Kompetisi yang hanya diikuti dua pasang calon. Head to head. Siapa yang menyangsikan ketokohan dan ke-NU-an Khofifah (Ketua Muslimat NU) dan Gus Ipul (Ketua PP GP. Ansor 2000-2005)? Keduanya kader NU tulen yang diidolakan pula oleh banyak warga Nahdliyin.
Pertanyaannya, dari sekian banyak perbedaan haluan dan arah politik yang terjadi di tubuh NU, itu menjadikan NU lemah dan terpecah? Saya berani mengatakan tidak. NU dan seluruh elemen yang ada di dalamnya telah sangat dewasa dan terbiasa menerima situasi ini. NU dibentuk dari perjalanan panjang dan telah menjadi catatan peradaban. Buktinya sampai detik ini, NU tetap kokoh berdiri. Diibaratkan kapal, NU tetap berlayar mengarungi samudera luas perjalanan bangsa ini.
Di Kabupaten Tasikmalaya, dinamika politik sudah mengerucut. Hampir final. Tinggal datang ke KPU, lalu daftar. Ada empat pasang calon yang akan meramaikan hajat demokrasi di daerah yang disebut-sebut sebagai Kota Santri ini. Satu pasang dari independen dan tiga lainnya diusung oleh partai politik. Ada Cep Zamzam-Fadil Karsoma (independent), Petahana Ade-Cecep (PDI Perjuangan-PPP), Iwan-Iip (PKB, GOLKAR, PAN, PKS), dan terakhir Aziz-Haris (Gerindra-Demokrat).
Tiga kader NU muncul sebagai bakal calon Wakil Bupati Tasikmalaya. Cecep, Iip dan Haris. Situasi yang sebetulnya pernah juga terjadi di Pilkada belasan tahun lalu, antara pasangan Tahiat dan Harudang. Tentu dengan situasi dan kondisi yang berbeda.
Bagi saya, mungkin juga bagi warga Nahdliyin lainnya, ini adalah ujian. Sejauh mana saya sebagai bagian dari jamiyyah yang besar ini, belajar menjadi dewasa dalam bersikap di tengah dinamika politik seperti sekarang ini. Kenapa demikian? Diakui atau tidak, ini adalah capaian menarik. Tidak menutup kemungkinan lima tahun atau sepuluh tahun ke depan, kader-kader NU di tatar Sukapura ini muncul tidak lagi sebagai Calon Wakil Bupati. Sangat mungkin akan jadi Calon Bupati. Setidaknya saat kemungkinan itu terjadi, kita tidak lagi kaget dan sudah dalam kondisi yang siap secara mental.
Yang terpenting, kita senantiasa menempatkan NU di maqom tertinggi. Menjadikan NU sebagai garis perjuangan dengan cara kita masing-masing adalah sebuah keharusan. Meminjam istilah Ajengan Ali Abdul Kholik, "Ana NU qobla qulli syai'in, wa ana NU ba'da kulli syai'in." Saya adalah NU sebelum segala sesuatu, dan saya adalah NU setelah segala sesuatu.
Dan untuk ketiga kader NU yang menjadi calon wakil Bupati, Kang Haris, Kang Iip dan Kang Cecep, wilujeng berkontestasi. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam ikhtiarnya mewujudkan mimpi dan harapan. Terakhir, apapun hasilnya nanti, NU adalah rumah tempat kita kembali.
Penulis adalah Ketua Satuan Koordinator Cabang Banser Kabupaten Tasikmalaya.
