Antara Kenaikan Gaji DPR, Peran DPRD, dan Program Makan Bergizi Gratis: Sebuah Catatan Kritis

Oleh Akhmad Aflaha

Publik belakangan ramai memperbincangkan wacana kenaikan gaji anggota DPR RI. Isu ini mengemuka di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik dan daya beli yang melemah.

 

Sementara itu, berbagai sektor publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar, masih menghadapi keterbatasan anggaran. Kontrasnya, kebijakan menaikkan gaji pejabat publik seperti DPR justru menuai kritik, mengingat mereka sudah memperoleh fasilitas dan tunjangan yang sangat besar.

 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pernah menegaskan bahwa beban terbesar APBN salah satunya adalah belanja pegawai, termasuk gaji guru dan tenaga pendidik. Namun, publik bertanya-tanya: jika guru dianggap beban, mengapa gaji anggota DPR justru dinaikkan? Bukankah guru merupakan ujung tombak masa depan bangsa? Pernyataan dan kebijakan yang timpang ini menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat.

 

Peran DPRD di Tingkat Daerah

Tidak kalah penting, sorotan publik juga mengarah ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Sebagai wakil rakyat di tingkat lokal, DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa kebijakan pusat, termasuk program-program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), benar-benar sampai ke masyarakat tanpa penyalahgunaan anggaran.

 

Jika DPR RI dipandang terlalu jauh dari rakyat, maka DPRD-lah yang seharusnya menjadi representasi paling nyata dari aspirasi warga. Sayangnya, sebagian DPRD justru lebih sibuk mengurus kepentingan politik dan anggaran perjalanan dinas daripada memastikan anak-anak sekolah di daerah mendapat makanan bergizi yang dijanjikan pemerintah.

 

Peran BPJPH dalam Sertifikasi Halal

Dalam konteks kebijakan publik, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) juga memiliki peran strategis. Kehadiran BPJPH penting untuk menjamin bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis, benar-benar halal dan sesuai standar kesehatan. Jika pemerintah gencar menggulirkan program makan gratis bagi pelajar, maka koordinasi dengan BPJPH menjadi mutlak. Jangan sampai makanan gratis yang dibagikan tidak jelas kehalalannya atau kualitas gizinya.

 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Janji atau Solusi?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sejatinya merupakan ide positif. Memberikan makanan bergizi di sekolah dapat mengurangi angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendorong keadilan sosial. Namun, pertanyaan besarnya: bagaimana mekanisme pengawasan anggaran MBG? Apakah benar program ini berpihak pada rakyat kecil atau justru menjadi ladang baru praktik korupsi di tingkat pusat dan daerah?

 

Dalam hal ini, DPR dan DPRD harus mengambil peran pengawasan yang nyata. DPR seharusnya tidak hanya memperjuangkan kenaikan gaji mereka sendiri, melainkan juga memastikan program strategis seperti MBG terlaksana dengan transparan. DPRD pun harus turun langsung ke sekolah-sekolah, mengecek kualitas makanan yang dibagikan, mendengarkan keluhan orang tua murid, dan berani bersuara jika ada penyimpangan.

 

Catatan Kritis

Kenaikan gaji DPR di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit jelas merupakan ironi. Dibanding memikirkan kesejahteraan pejabat, seharusnya perhatian negara diarahkan pada program-program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi anak bangsa. MBG bisa menjadi salah satu solusi nyata, asalkan dikelola dengan baik, transparan, dan diawasi ketat oleh DPR, DPRD, serta masyarakat sipil.

 

Dengan kata lain, ukuran keberhasilan wakil rakyat bukanlah seberapa besar gaji mereka, melainkan seberapa besar keberpihakan mereka pada rakyat kecil.

 

Penulis adalah Dosen Pascasarjana Institut Pesantren Babakan