Noda di Balik Perayaan HUT ke-80 RI

Perayaan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 belum genap satu pekan berakhir. Namun, kebahagiaan yang mestinya penjadi sumbu untuk menatap kehidupan masa depan bangsa yang cerah malah ternoda oleh tabeat pupuhu bangsa yang masih terperdaya dengan ketamakan dan kerakusan kekuasaan.

Tepat pada Kamis, 21 Agustus 2025 secara mengejutkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjerat OTT oleh KPK. Disinyalir, ia bersama belasan rekan pejabat Kemenaker lainnya telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap sejumlah perusahaan. Jelas, peristiwa ini membawa luka bagi bangsa di tengah tingginya harapan masyarakat akan kehidupan bangsa yang lebih baik. 

Pejabat bangsa yang semestinya menjadi teladan bagi semua anak bangsa malah memberikan satu sikap yang jauh dari norma dan etika. Hal ini seolah memberi pesan pada kita, persoalan integritas sebagian para pejabat bangsa masih jauh dari apa yang diharapkan dan layak untuk dipertanyakan.

Boleh jadi, akibat kurangnya keimanan, kebutuhan yang terus merangsek kuat, serta menguatnya ketamakan dan kerakusan yang ada pada diri, perilaku maksiat pun dilakukan. Hal seperti inilah yang sejatinya mendamparkan nilai seperti Dananjaya (1986) sebutkan. Dampaknya, perilaku yang berpihak pada kebutuhan mendesak dan sesaat akan mendorong pada perilaku sesat dan menghalalkan segala cara. 

Jika tamak dan kerakusan telah mengkristal dalam diri, sebesar apapun kekayaan dan jabatan yang telah dimiliki tetap saja tidak berarti. Sekecil apapun kesempatan yang ada tetap dianggap sebagai sebuah kesempatan yang besar. Jabatan yang dimilikinya akan terus dipertahanakan demi melanggengkan kekuasaan. Celakanya, tatkala sebagian pupuhu bangsa terjerat, menjadi tersangka hingga menjadi terpidana, itu semua belum mampu membuat semua jera dan waspada. Sungguh menjadi sesuatu di luar nalar yang tak bermoral. 

Tantangan

Semua rakyat berharap para pejabat bangsa mempunyai integritas dan keteladan yang tinggi dalam mengelola negeri ini. Keteladan baik yang ditampilkan akan menambah kepercayaan publik.  Sebaliknya, perilaku yang jauh dari norma dan etika akan membuat masyarakat antipati. Masyarakat butuh pemimpin yang loyal, jujur, dan berintegritas, bukan pemimpin yang mudah terombang ambing oleh kepentingan sesat dan sesaat. 

Masyarakat hari ini kritis. Mereka tidak bisa dimonopoli oleh sebuah pencitraan. Keperihatinan masyarakat dalam memandang realita yang terjadi di lapangan sudah lebih dari cukup untuk menambah kedewasaan berpikirnya. Oleh karena itulah, semua komponen bangsa terutama para pejabat bangsa harus mampu menampilkan sikap diri yang jauh dari perilaku yang menyesatkan. 

Peristiwa tertangkapnya Wamen Kemenaker menjadi pukulan sekaligus tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan, Presiden selalu menyuarakan bahwa pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya menjadi satu fokus utama pemerintahannya. Indikasi yang bisa mengarah kepada korupsi harus segera dibumi hanguskan. Kini masyarakat menunggu sikap tegas para penegak hukum untuk mewujudkan hal itu. 

Melalui peristiwa ini, semua berharap tidak akan ada lagi pejabat bangsa yang terjerat, baik korupsi ataupun tindak pidana yang lainnya. Pada waktu yang sama, pihak yang berkepentingan pun mesti sadar bahwa perilakunya itu, bukan hanya akan dapat menjadi noda bagi bangsa, melainkan juga dapat merendahkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. 

Kita tidak ingin kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah diciderai dengan  perilaku-perilaku anak bangsanya yang jauh dari etika dan tujuan bangsa. Tak elok jika perayaan kemerdekaan yang setiap tahunnya digelar begitu meriah nan sakral dengan selalu melibatkan seluruh kreatifitas anak bangsa ternoda dengan perilaku yang jauh dari norma dan etika. Para pendiri bangsa pun akan merana jika ternyata para penerus bangsanya itu tidak mampu menjaga kemerdekaan sebagaimana mestinya. 

Dalam konteks ini juga, kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara harus menjadi yang utama. Semua anak bangsa jangan sampai mudah tergoda dengan sesuatu yang belum tentu jelas peruntukkan kebenarannya. Segala tipu daya yang kiranya menyesatkan harus segera ditinggalkan. Kerakusan yang dapat merusak tanggul bangsa yang dilakukan oleh segelintir orang harus dikalahkan dengan kekuatan anak bangsa yang sadar akan perjuangan leluhur yang telah merebut dan berhasil menyatukan kedaulatan bangsa. 

Oleh karena itu, kekuatan dan tekad yang kuat perlu dimiliki bersama demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam hal ini kita tidak ingin adagiumnya Imam Ali tampak dipermukaan (innalhaqqo yad'ufu bilikhtilafi waliftaroqi, wa innal bathila qod yaqwa bil iitihadi wal ittifaqi): kebenaran dapat menjadi lemah karena perselisihan dan perpecahan, dan kebatilan sebaliknya dapat menjadi kuat dengan persatuan dan kekompakan. 

Dalam hal ini pemerintah sebagai motor penggerak dan pengikat persatuan serta persatuan semua elemen bangsa harus kokoh dan bersih dari semua kepentingan sesat. Para cendikiawan, para agamawan juga jangan terus berhenti untuk tetap menyuarakan petuah-petuah bijaknya demi kemuliaan negeri ini. Semua warga masyarakat pun harus tetap berada pada jalur yang sesuai dengan hak dan kewajibannya. 

Selain itu, para penegak hukum harus tetap bekerja dengan tanpa pandang bulu. Seluruh elemennya harus diisi oleh pribadi-pribadi yang berintegritas dan memiliki niat yang tulus untuk tetap menegakkan keadilan. 

Sementara itu, pemerintah juga perlu terus mengasah akan jiwa integritas para aparaturnya. Bukan hanya pelaksananya, akan tetapi juga pemegang kebijakannya. Kekuatan integritas suatu pemerintahan senyatanya dapat dipengaruhi oleh sejauh mana jiwa integritas itu dimiliki oleh aparatur negaranya. 

Terakhir, keberhasilan dalam membangun sebuah negeri akan menjadi mudah jika semua komponen bangsa tunduk patuh pada rule of law yang ada. Namun sebaliknya, jika kompenen bangsa masih belum mampu melaksanakannya, impian kesejahteraan abadi pada sebuah negeri hanya akan terus menjadi cita-cita belaka. Terlebih bagi orang yang dengan secara gamblang terus mengabaikan rule of law yang ada, akan membuat negeri ini terombang ambing tanpa tujuan dan arah. Kondisi inilah yang sejatinya yang akan terus mencederai nilai-nilai perjuangan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentu ini yang tidak diinginkan kita semua.

Rudi Sirojudin Abas, salah seorang peneliti kelahiran Garut