Home Nasional Warta Adrahi Khutbah Daerah Pustaka Sejarah Ubudiyah Taushiyah Syariah Keislaman Obituari Doa Tokoh Risalah Tauhid Profil Hikmah Opini Wawancara PWNU Ngalogat Ekonomi Lainnya

Ambiguitas Sekuler

Ambiguitas Sekuler
(Ilustrasi: Freepik.com)
(Ilustrasi: Freepik.com)

Saya tidak menolak sekularisme. Saya tidak setuju dengan pandangan mereka yang mengatakan bahwa agama dan negara harus dipisahkan. Pandangan ini tidak pernah ada dalam kenyataan. 


Akan tetapi, orang sekuler--lepas dari mereka paham atau tidak dengan sekularisme--selalu berkoar-koar agar negara tidak ikut campur urusan agama. Mereka mengatakan agama adalah hal privat, sedangkan negara adalah hal publik. Keduanya harus dipisahkan. 


Masalahnya sederhana: siapa yang berhak menentukan bahwa itu adalah privat dan itu adalah publik? Jika sudah menjadi ketentuan (bahwa secara hukum ada yang disebut privat dan ada yang disebut publik), bagaimana merealisasikannya di lapangan? Lalu, apa tujuannya? 


Dalam sejarah, apa yang disebut sekularisme pada dasarnya adalah doktrin dan perangkat politik. Ia adalah fondasi yang memungkinkan negara-bangsa modern mengorganisasikan masyarakat. Karena lahir dari konteks Eropa di mana agama pada Abad Pertengahan pernah menjadi sedemikian menakutkan, sekularisme digunakan oleh negara untuk mengurung agama di ruang privat. 


Akan tetapi, karena ia adalah doktrin dan perangkat politik, sekularisme selalu sudah menjadi bagian dari kekuasaan. Ia tidak bisa dan tidak pernah netral. Penentuan mengenai mana publik dan mana privat sangat tergantung pada suara yang dominan. 


Selama berabad-abad pasca Perjanjian Westphalia, sekularisme diterima menjadi norma. Orang-orang telah menerimanya begitu saja, seolah-olah itu adalah keharusan sebagai tata-kelola kehidupan bersama. Sekolah-sekolah modern mengajarkan itu. Orang-orang perlahan melupakan bahwa, seperti juga agama, sekularisme adalah doktrin dan perangkat politik kekuasaan. 


Pelupaan bahwa sekularisme adalah doktrin dan perangkat politik kekuasaan membuat para pengusungnya menjadi ambigu. Ketika penguasa yang tidak disukai mencoba untuk mengatur kehidupan publik dengan nilai-nilai agama tertentu, meraka akan bilang jangan lakukan  itu! Tetapi ketika penguasa yang disukai mencoba untuk mengatur kehidupan publik dengan nilai-nilai agama tertentu, mereka akan bilang lakukan itu! 


Ambiguitas ini, hebatnya, berada di ranah psikologis. Orang yang terlalu fanatik dengan figur politik tertentu tidak bisa atau sulit mengenalinya. Mereka akan berpendapat bahwa pemisahan, atau bahkan pengaturan, agama adalah hal yang sejak awal bersifat normal, masuk akal, dan universal. 


Padahal, sebagaimana akan saya tunjukkan pada postingan berikutnya, sekularisme adalah agama dalam bentuknya yang lain. Dengan ungkapan lain, bagi para pengusungnya, sekularisme bisa menjadi opium yang memabukkan.


Amin Mudzakkir, peneliti BRIN

Terkait

Opini Lainnya

terpopuler

rekomendasi

topik

×