Peran Aktif Semua Pihak Ditekankan dalam Penanggulangan Bencana di Jawa Barat

Bandung, NU Online Jabar
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menekankan pentingnya peran aktif semua pihak dalam penanggulangan bencana di wilayahnya. 

Hal tersebut disampaikan saat membuka webinar kesiapsiagaan bencana dengan tema “Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Basah (Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem, Abrasi, dan Lahan Longsor) di Daerah Provinsi Jawa Barat”, Kamis (19/12/2024).

Mengutip laman resmi Pemprov Jabar, Bey mengungkapkan bahwa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan tinggi akan mendominasi wilayah Jawa Barat selama periode Desember 2024 hingga Februari 2025. 

“Dapat mengakibatkan 61 kecamatan atau 9,73 persen kecamatan di Jawa Barat memiliki tingkat potensi banjir tinggi dan
340 kecamatan atau 54,23 persen kecamatan memiliki tingkat potensi banjir menengah,” ujarnya.

Selain itu, berdasarkan prakiraan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pergerakan tanah juga menjadi ancaman di Jawa Barat pada Desember 2024. Bey menambahkan, “Sebanyak 491 kecamatan atau 78,31 persen kecamatan di Jabar berpotensi pergerakan tanah tinggi, terutama daerah yang berbatasan dengan tebing dan lereng,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemda Provinsi Jawa Barat meningkatkan sosialisasi dan informasi terkait cuaca dan peringatan dini bencana. Pemerintah juga telah mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem, Abrasi, dan Tanah Longsor di Provinsi Jabar yang berlaku mulai 8 Oktober 2024 hingga 31 Mei 2025.

“Hal ini tentunya belum cukup, namun perlu adanya langkah-langkah nyata dari setiap stakeholders dalam melakukan mitigasi struktural dan non-struktural,” terang Bey. 

Ia juga menyoroti pentingnya peran serta semua pihak, terutama di tingkat desa/kelurahan, sebagai aparatur paling dekat dengan masyarakat, untuk mempercepat dan mempermudah penanggulangan bencana.

Selain itu, Bey menambahkan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 308 Tahun 2024 tentang Klaster Penanggulangan Bencana mengamanatkan pentingnya kolaborasi antar pihak terkait. 

“Webinar ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan kita semua dalam menghadapi bencana ke depan dan meningkatkan koordinasi antar stakeholders dan masyarakat di wilayah rawan, serta dapat meminimalkan potensi dampak bencana,” imbuhnya.

​​​​​​​Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Anne Heramdianne Adnan, menyatakan bahwa webinar ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Tingkat Menteri yang digelar oleh Kementerian Koordinator PMK. Webinar ini diikuti oleh berbagai pihak terkait, termasuk kepala BPBD dan Dinas Damkar se-Jabar, serta sejumlah perangkat daerah terkait.

Dengan semakin meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, kolaborasi dan kesiapsiagaan yang kuat antar semua pihak di Jawa Barat menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana yang dapat terjadi.