Inflasi Jabar Lebih Tinggi dari Nasional, Bey Minta TPID Kerja Efektif Jelang Ramadhan dan Idul Fitri

Bandung, NU Online Jabar
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengungkapkan bahwa secara year on year tingkat inflasi Jawa Barat mengalami peningkatan. Bahkan, peningkatan inflasi tersebut melebihi tingkat inflasi nasional. 

Secara year on year inflasi Jabar per Februari 2024 ini sebesar 3,09 persen. Sementara tingkat inflasi nasional yakni sebesar 2,75 persen. Selain itu, Jabar juga mengalami inflasi sebesar 0,45 persen secara month to month dan 0,61 persen secara year to date.

Merespons hal tersebut, Bey meminta tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk bekerja lebih efektif. Terlebih, dalam waktu dekat ini akan memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

"Saya meminta kepada TPID untuk memahami secara baik faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya inflasi di Jawa Barat dibandingkan inflasi nasional," kata Bey pada High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah, di Hotel Hilton, Kota Bandung, Rabu (6/3/2024).

Bey juga mengingatkan agar TPID menjalin kokunikasi intens dengan Satuan Tugas Pangan. 

"Operasi Pasar dapat dilakukan sepanjang dampaknya memang dapat menekan inflasi secara langsung. Jangan sampai ada salah kebijakan," tegas Bey. 

Selain operasi pasar, Bey memerintahkan agar TPID mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Kemudian, Operasi Pasar Murah Bersubsidi dan operasi pasar lainnya untuk stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama  di wilayah rawan penduduk miskin. 

"(Pasar Murah) Jangan dilakukan di kantor pemerintahan karena nanti yang beli pegawai - pegawainya. Lakukan operasi pasar di daerah rawan miskin atau minimal di kantor kelurahan/desa yang dekat dengan masyarakat," ungkap Bey.

Bey juga meminta pemda, baik provinsi maupun kabupaten dan kota agar menyiapkan bantuan sosial pangan yang bersumber dari APBD. 

"Siapkan bantuan sosial pangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan kabupaten kota dengan penentuan penerima manfaat yang dilakukan oleh dinas sosial secara transparan dan akuntabel," kata Bey

Sementara itu, dalam upaya perluasan digitalisasi untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), Bey meminta agar literasi masyarakat ditingkatkan.

Terutama dalam pembayaran setelah transaksi, pembayaran pajak, dan retribusi nontunai untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pemda Provinsi, kabupaten, kota dan lembaga keuangan melakukan kampanye dan promosi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat transaksi keuangan digital," katanya.

Selain itu, digitalisasi transaksi jual beli pada level UKM juga perlu didorong dalam upaya strategis perluasan digitalisasi ETPD.

"Peran Pemda Provinsi, kabupaten, kota, Bank Indonesia dan lembaga keuangan untuk mendorong digitalisasi transaksi keuangan untuk UKM," ungkap Bey.

Sumber: jabarprov.go.id