Zikir dan Doa Kebangsaan di Tugu Proklamasi Buka Rangkaian HUT ke-80 RI

Bandung, NU Online Jabar
Pemerintah membuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan acara Doa Kebangsaan 80 Tahun Indonesia Merdeka di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat malam (1/8/2025).

 

Kegiatan yang digelar Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ini mengusung tema "Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju", dan menjadi bagian awal menuju puncak peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.

 

Selain Kemensetneg, kegiatan ini juga melibatkan Kementerian Agama RI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PB MDHW).

 

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Mayjen Ariyo Windutomo mengatakan, doa kebangsaan ini merupakan bentuk refleksi untuk mengenang perjuangan para pahlawan serta harapan akan masa depan Indonesia yang lebih baik.

 

“Nuansa kebinekaan sangat terasa pada acara ini. Doa dipimpin secara bergantian oleh perwakilan dari enam agama di Indonesia. Setiap pemuka agama menyampaikan doa dengan tema yang sama, yaitu persatuan bangsa, perdamaian dunia, dan keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Ariyo.

 

Sekretaris Jenderal PB MDHW, Ahyad Alfida’i, menyebut acara ini sebagai wujud syukur atas kemerdekaan yang merupakan nikmat besar bagi bangsa Indonesia.

 

“Sebagai bangsa besar, kita tidak boleh melupakan jasa para pahlawan. Acara di Tugu Proklamasi ini menjadi pengingat atas perjuangan para pendiri bangsa, sehingga kita memiliki semangat untuk melompat menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ahyad.

 

Acara ini dihadiri oleh tokoh lintas agama, pejabat pemerintah, TNI-Polri, santri pondok pesantren, majelis taklim, dan masyarakat umum. Mereka berkumpul di lokasi bersejarah tempat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 untuk bersama-sama memanjatkan doa bagi persatuan dan kemajuan bangsa.

 

Sejumlah pejabat hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauziyah.