Seputar Jabar

Pemprov Jabar Targetkan Seluruh Jalan Mulus hingga Pelosok Desa Rampung 2027

Sabtu, 19 April 2025 | 07:00 WIB

Pemprov Jabar Targetkan Seluruh Jalan Mulus hingga Pelosok Desa Rampung 2027

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (15/4/2025). (Foto: Pemprov Jabar)

Bandung, NU Online Jabar
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Jawa Barat rampung pada tahun 2027. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bale Pakuan, Kota Bandung, Selasa (15/4/2025).


Dalam acara tersebut, Pemdaprov Jabar juga menandatangani kesepakatan bersama dengan 27 pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat terkait pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada ruas jalan provinsi.


Dedi menyatakan, pembangunan infrastruktur jalan yang mulus dan terkoneksi dari tingkat nasional hingga desa menjadi prioritas utama pemerintahannya demi mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.


"Target saya di 2027 seluruh jalan di Jawa Barat, jalan nasional, jalan tol, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa terkoneksi dengan baik dalam keadaan mulus dan nanti itu melahirkan sirkulasi ekonomi," ujarnya seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar.


Untuk merealisasikan target tersebut, Dedi yang akrab disapa KDM menegaskan bahwa seluruh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan secara penuh untuk pembangunan dan perawatan jalan.


"Totalitas pendapatan pajak kendaraan bermotor harus 100 persen untuk infrastruktur jalan, kemudian infrastruktur jalan didalamnya ada marka jalan, PJU, CCTV, dan berbagai perlengkapan taman lainnya yang membuat kenyamanan bagi pengguna jalan," paparnya.


Ia juga menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jabar menjadi langkah konkret dalam menjamin pendampingan hukum bagi pembangunan infrastruktur di Jabar.


"Hari ini kita bikin MoU antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemda Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri dengan Bupati/Wali Kota. Payung hukum dan pendampingnya sudah jelas," pungkasnya.