Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tegaskan Komitmen Tertibkan Tambang yang Rugikan Masyarakat dan Lingkungan

Bandung, NU Online Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk memastikan kegiatan pertambangan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan. Langkah tegas pun diambil usai terjadinya bencana longsor yang menelan korban jiwa di salah satu kawasan tambang di Kabupaten Cirebon pada 31 Mei 2025.

Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, langsung mencabut izin operasional pertambangan di lokasi tersebut. Kawasan tambang itu sebelumnya dikelola oleh tiga pihak, yakni sebuah koperasi pesantren dan dua yayasan, yang kini resmi ditutup.

Menurut KDM, sebelum longsor terjadi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat telah beberapa kali memberikan peringatan terkait kesalahan metode penambangan. Seharusnya penambangan dilakukan dari atas secara terasering, bukan dari bawah sebagaimana praktik yang dijalankan pengelola tambang.

“Dinas ESDM sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini, tetapi kan kalau langsung menghentikan kita tidak bisa. Maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administrasi dalam bentuk penghentian izin atau pencabutan izin tambang ini,” ujar KDM sebutan akrab Dedi Mulyadi seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar, Sabtu (16/08/25).

Selain di Cirebon, KDM juga sebelumnya menertibkan aktivitas tambang di daerah lain. Pada 18 April 2025, ia melakukan inspeksi mendadak di kawasan penambangan Subang. Hasilnya, izin tambang di sana dicabut karena truk pengangkut muatan berlebih hingga 30 ton yang merusak jalan.

Langkah serupa dilakukan saat KDM melakukan inspeksi di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada 4 Agustus 2025. Ia menilai kegiatan tambang di lokasi tersebut merusak lingkungan dan infrastruktur jalan.

Melihat banyaknya kegiatan tambang yang menimbulkan dampak negatif, KDM menyatakan akan mengevaluasi seluruh izin tambang di Jawa Barat. Evaluasi ini akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, seperti Dinas ESDM, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta Satpol PP.