Janji Dedi Mulyadi: Seluruh Jalan di Jabar Mulus pada 2027, Pajak Kendaraan 100 Persen untuk Infrastruktur

Bandung, NU Online Jabar
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh infrastruktur jalan di wilayah Jabar dalam kondisi mulus dan berkualitas pada 2027. Program tersebut menjadi bagian dari visi Jabar Istimewa pasangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan, yang mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Dedi Mulyadi atau KDM, sapaan akrabnya, menyatakan melalui program Jabar Istimewa Jalan Leucir, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran Rp2,4 triliun untuk percepatan perbaikan dan pembangunan jalan. Angka itu naik signifikan dibandingkan alokasi sebelumnya Rp600 miliar.

“Target saya, pada 2027 seluruh jalan di Jawa Barat baik jalan nasional, tol, provinsi, kabupaten, maupun desa terhubung dengan baik dan dalam kondisi mulus. Hal ini akan mendorong sirkulasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata KDM seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar, Sabtu (23/08/25).

Sebagai langkah pendukung, Pemprov Jabar menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi Jabar mengenai penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara pada Selasa (15/4/2025). Menurutnya, pendampingan hukum dari kejaksaan menjadi jaminan agar pembangunan infrastruktur berjalan sesuai aturan.

“MoU ini adalah payung hukum yang jelas, baik antara Kejaksaan Tinggi dengan Pemprov maupun Kejaksaan Negeri dengan kabupaten/kota,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan kesepakatan bersama dengan 27 pemerintah kabupaten/kota terkait pengelolaan penerangan jalan umum pada ruas jalan provinsi.

KDM menegaskan seluruh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor akan dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur jalan. “Infrastruktur jalan mencakup marka jalan, PJU, CCTV, serta taman dan fasilitas penunjang lain demi kenyamanan pengguna,” ungkapnya.

Komitmen pembangunan infrastruktur kembali ditegaskan KDM dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat 2025 di Cirebon, Rabu (7/5/2025). Prioritas meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.

“Setelah jalan provinsi selesai, kami akan membantu kabupaten/kota yang memiliki keterbatasan anggaran. Evaluasi penggunaan anggaran daerah akan menjadi dasar pemberian bantuan,” jelasnya.

Untuk jalan desa, KDM menegaskan bahwa anggaran tersedia melalui Dana Desa. Namun, Pemprov siap memberikan stimulus tambahan bagi desa yang wilayahnya luas atau dananya tidak mencukupi.

“Selama Dana Desa sudah dimanfaatkan secara maksimal, dan masih terdapat kekurangan, maka kami akan hadir dengan stimulus tambahan,” katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan jalan di Jabar membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan mulai dari desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Dalam aturan itu, pemerintah pusat bertanggung jawab atas jalan nasional, Pemprov mengelola jalan provinsi melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR), sedangkan jalan kabupaten/kota menjadi kewenangan masing-masing daerah.