Evaluasi Pendidikan Jabar 2026, Penempatan Kepala Sekolah Jadi Sorotan

Bandung, NU Online Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pendidikan melalui evaluasi sejumlah kebijakan yang akan diterapkan mulai awal 2026.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri penganugerahan sayembara video perpisahan sekolah di Sabuga Bandung, Rabu (20/8/2025). Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari visi pembangunan pendidikan Jawa Barat tahun 2026.

"Hari ini Disdik bertemu para kepala sekolah untuk menyampaikan visi pembangunan pendidikan ke depan dan kita tadi merevisi beberapa hal," ujar Dedi yang akrab disapa KDM seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar, Kamis (21/08/2025)

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penempatan kepala sekolah sesuai domisili. Dengan aturan baru ini, kepala sekolah tidak lagi bertugas jauh dari tempat tinggalnya.

"Penempatan kepala sekolah yang jaraknya jauh dari rumah akan dievaluasi. Mereka akan dikembalikan ke daerah masing-masing," tegasnya.

Selain itu, pengelolaan anggaran sekolah juga masuk dalam evaluasi. Pemprov Jabar memastikan alokasi biaya dihitung secara cermat agar sekolah tidak mengalami kekurangan dana, sekaligus mempertegas larangan praktik penjualan LKS dan seragam.

Dedi menambahkan, kajian mendalam juga diperlukan terkait pengaturan jam masuk dan pulang sekolah, sementara aturan mengenai studi tur akan diperketat. Untuk mendukung akses pendidikan, Pemprov Jabar menyiapkan bus sekolah di daerah yang belum terlayani transportasi publik serta mewajibkan setiap sekolah memiliki fasilitas toilet yang layak.

"Penyediaan bis sekolah bagi daerah yang jangkauan ke sekolahnya tidak ada transportasi publik dan tiap sekolah harus ada toiletnya," katanya.

Seluruh kebijakan tersebut, lanjutnya, nantinya akan dituangkan dalam peraturan kepala sekolah yang mengacu pada kebijakan Dinas Pendidikan Jawa Barat.

"Inilah yang menjadi konsen kita di 2026," pungkas KDM.