Pilkada dan Pilgub Tumbuh Berkelanjutan Membangun Masyarakat Gemah Ripah Loh Jinawi

Oleh Supendi Samian
Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan salah satu instrumen demokrasi yang sangat penting dalam membangun tatanan pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan. Untuk menciptakan masyarakat yang "gemah ripah loh jinawi" (makmur, tenteram, dan sejahtera), ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam proses Pilkada serta tindak lanjutnya dalam pemerintahan yang terpilih.

Pilkada harus dilaksanakan secara bersih, adil, dan transparan agar kepala daerah yang terpilih benar-benar mewakili kehendak rakyat. Penyelenggaraan yang bebas dari politik uang, kecurangan, dan tekanan politik akan menghasilkan pemimpin yang mampu bertanggung jawab dan mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Pemimpin yang terpilih dalam Pilkada harus memiliki visi jangka panjang yang fokus pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup perencanaan yang berorientasi pada lingkungan, infrastruktur yang ramah lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi lokal yang bertumpu pada potensi daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Pembangunan infrastruktur yang memerhatikan kelestarian lingkungan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan yang tercipta tidak merusak alam, dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.Pemimpin daerah yang terpilih harus memprioritaskan pengembangan ekonomi lokal dengan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memfasilitasi akses ke pasar yang lebih luas.

Masyarakat yang aktif dan partisipatif dalam proses Pilkada, serta setelahnya, sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan responsif. Selain memilih pemimpin yang tepat, masyarakat juga harus terlibat dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan turut serta dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan makmur, diperlukan pula penguatan institusi pemerintahan daerah. Lembaga-lembaga tersebut harus berfungsi secara efektif, akuntabel, dan transparan dalam menjalankan pemerintahan. Reformasi birokrasi juga penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik dan tidak diwarnai dengan praktik korupsi.

Kepala daerah yang terpilih harus mampu merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program-program kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya terfokus pada proyek-proyek besar yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mencapai masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, lingkungan menjadi kunci utama. Kepala daerah perlu menerapkan kebijakan yang melindungi sumber daya alam dan mempromosikan cara pengelolaan yang lestari, agar sumber daya alam tersebut dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Hal ini termasuk perlindungan terhadap hutan, air, tanah, serta kekayaan hayati lainnya.

Pembangunan SDA dan SDM  juga membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Investasi yang dilakukan oleh sektor swasta harus diarahkan pada proyek-proyek yang memberikan dampak positif pada masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum, transportasi ramah lingkungan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pilkada yang berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin daerah yang memiliki visi dan komitmen pada pembangunan SDA dan SDM adalah kunci untuk mewujudkan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi. Pemimpin yang jujur, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu membangun ekonomi, melindungi lingkungan, dan memberdayakan masyarakat dalam jangka panjang.

Penulis adalah Ketua STIDKI NU Indramayu