Opini

Menunggu Peran BPI Danantara Menuju Indonesia Emas 2045

Senin, 3 Februari 2025 | 16:12 WIB

Menunggu Peran BPI Danantara Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045. (Ilustrasi: Freepik.com).

Pemerintah Prabowo-Gibran membentuk badan baru yang dibernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang lebih di kenal dengan sebutan BPI Danantara.


Badan yang rencana awalnya akan diluncurkan pada 7 November 2024, namun batal karena menunggu revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang sedang dilalukan pembahasan oleh DPR RI. Selanjutnya pemerintah merencanakan kuartal I/2025 adalah target peluncuran BPI Danantara.


Pada tahap awal BPI ini akan ditugaskan untuk mengkonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) dan  7 (tujuh) perusahaan pelat merah, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID. 


Dengan demikian BPI Danantara diharapkan akan menjadi raksana bagi Lembaga pengelola asset negara yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, seperti pembiayaan, invetasi maupun stimulus perekonomian, dimana peran-peran tersebut selama ini banyak bergantung pada APBN melalui fungi anggaran dan stabilisasinya.


Dengan menaungi INA dan 7 (tujuh) BUMN tersebut diatas maka BPI Danantara diperkirakan akan mengelola aset atau asset under management (AUM) mencapai sekitar USD600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (kurs Rp 15.840/ USD). Jumlah tersebut ditargetkan mengalami peningkatan hingga mencapai USD982 miliar dalam beberapa tahun ke depan. 


Sebuah badan atau lembaga pengelola asset negara atau lebih di kenal dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) sebenarnya bukan hal yang baru di dunia. Lembaga sejenis banyak di miliki oleh negara-negara lain di berbagai belahan dunia. Sebut saja SAFE IC dan CIC milik Tiongkok, ADIA milik Uni Emirat Arab,  PIF milik Saudi Arabia, KIA milik Kuwait, Norway GPFG milik Norwegia, National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) milik India. Bahkan Indonesia sebenarnya sudah memiliki Investment Authority (INA) sebagai amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja. Namun dengan perluasan dengan menambah 7 BUMN raksasa, diprediksi BPI Danantara  dari sisi nilai asset akan menjadi SWF yang terbesar ke-empat sedunia. 


Belajar dari pengalaman negara-negara lain yang sudah memiliki SWF, dimana tujuan utama SWF diantaranya adalah menstabilkan perekonomian negara dan anggaraan negara, baik melalui kebijakan stimulant, intervensi maupun penetrasi terhadap pasar, meningkatkan tabungan untuk generasi mendatang, mendanai pembangunan sosial dan ekonomi, membantu otoritas moneter untuk menghilangkan likuiditas yang tidak diinginkan dan mendiversifikasi ekonomi ke sektor yang bernilai tambah lebih tinggi, serta beragam bentuk investasi dalam berbagai instrument kekuangan, seperti saham, deposito, obligasi, infrastruktur, dan instrumen lainnya. Semua tujuan itu tentunya akan bermuara pada satu tujuan utama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi negara yang akan memiliki efek domino dalam perekonomian, seperti daya saing, investasi, dan tentunya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.


Sebagaimana diketahui, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memberikan target Indonesia Emas pada tahun 2045, yakni dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi ini didasarkan pada empat pilar utama, yaitu resiliensi, kemakmuran, inklusivitas, dan keberlanjutan. Dan untuk mencapai visi tersebut, Indonesia memiliki beberapa target, di antaranya, meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia, meningkatkan kontribusi PDB maritim dan industri pengolahan, menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas kehidupan manusia, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif, meningkatkan kualitas lingkungan hidup.


Untuk mencapai target dan visi tersebut, tentunya dibutuhkan roadmap yang jelas, realistis dan tentunya berkelanjutan dari pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah berkesinambungan dan adabtabilitas dalam segara bentuk perubahan tata kelola dunia, baik meliputi perubahan geo-politik, geo-ekonomi  maupun geo-strategi global yang dari waktu ke waktu berjalan begitu dinamis.


Dalam konteks yang demikian, tentunya tidak berlebihan jika menjadikan BPI Danantara sebagai salah satu instrument untuk mencapai target menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini tidaklah berlebihan, pasalnya dengan kapasitas pengelolaan asset awal sekitar Rp9.504 triliun yang sekaligus menempatkan BPI Danantara terbesar keempat setelah Government Pension Fund of Norway (Norwegia), Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), SWF Milik Uni Emirat Arab dan China Investment Corporation (CIC), maka diharapkan peran basar BPI Danantara bukan hanya di dalam negeri, tetaopi tumbuh dan berkembang sebagai lembaga pembiayaan dan invertasi multinasional yang beroperasi lintas negara dan lintas benua.


Simak saja perjalanan Norway GPFG milik Norwegia, yang terus mencatatkan laba denagn tren positif dalam beberapa tahun terakhir, ditengah kondisi ketidakpastian perekonomian global sebagai dampak perang Rusia-Ukraina dan gejolak perang di Kawasan Timur Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa Norway GPFG telah menyalurkan dana kepada sekitar 8.500  perusahaan yang tersebar di 70 negara, dengan beragam sector usaha, seperti tekhnologi, real estate, infrastruktur, energi terbarukan, oil and gas dan lain sebagainya.


Pada sisi lain, pemerintah juga memiliki catatan positif terkait dengan kebijakan holding BUMN. 3 (Tiga) succes story holding BUMN, yakni (1) penggabungan usaha tiga bank syariah milik Himbara yakni PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah menjadi satu di bawah nama dan identitas baru yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk., (2) holding Danareksa yang membawahi beberapa subklaster, yaitu jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi dan konsultasi konstruksi, manufaktur, media dan teknologi, serta transportasi dan logistik.  Holding Danareksa tahun 2022 meliputi adalah PT Nindya Karya, PT Kliring Berjangka Indonesia, PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Kawasan Industri Makassar, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Balai Pustaka, PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, (3) holding pembiayaan dan pemberdayaan Ultra Mikro (UMi), yang diantaranya meliputi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).


Berangkat dari pengalaman succes story holding BUMN yang sudah dilakukan Kementerian BUMN dalam beberapa tahun terakhir sebagaimana yang sudah disebutkan tersebut di atas, serta dengan mengambil pembelajaran dari Norway GPFG, sepertinya tidak berlebihan jika kita mengantungkan harapan besar kepada BPI Danantara, agar dapat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Norway GPFG, yakni tampil sebagai kekuatan utama dunia sebagai lembaga pembiayaan dan investasi. Sementara di dalam negeri peren BPI Dananta tetap fokus kebijakan dan program untuk stabilisasi perekonomian nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.


Dr Eko Setiobudi, SE, ME, Dosen Ekonomi dan Ketua Tanfidziyah Ranting NU Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor