Ajengan Ilyas di Tengah Dualisme NU

Oleh Muh.Fajar Siddiq

Di antara muktamar NU yang telah terselenggara, sejarah mencatat, Muktamar ke-29 NU di Cipasung, merupakan perhelatan yang paling disorot. Dilaksanakan pada pada 1-5 Desember 1994, Muktamar Cipasung menjadi perhatian kalangan nahdliyin dan pihak eksternal. Pemerintah, partai-partai politik, dan organisasi keagamaan lainnya. Muktamar yang ke-29 ini merupakan salah satu periode terpenting dalam sejarah panjang NU.

KH MohIlyas Ruhiat (Ajengan Ilyas) dan  K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih kembali untuk memimpin PBNU 1994-1999 pada Muktamar ini. Ajengan Ilyas menjadi orang pertama yang menjadi Rais Aam terpilih dari Jawa Barat dan Gus Dur menjadi Ketua Tanfidzyah NU untuk ketiga kalinya secara berturut-turut (1989-1999).

Namun, belum genap satu bulan terpilih sebagai Rais Aam PBNU, Ajengan Ilyas Ruhiat harus terseret ke dalam pusaran konflik internal. Kubu Abu Hasan yang tidak menerima kekalahan, membentuk “PBNU Tandingan”. Hal ini jika tidak segera diselesaikan, akan menimbulkan dualisme berkepanjangan, bahkan bisa memecah belah kerukunan warga nahdliyin. Dalam artikel Tiras (1/2/1995) menyebut fenomena munculnya KPPNU (Koordinasi Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama) yang dipimpin Abu Hasan pada 27 Desember 1994, memicu pertanyaan tentang komitmen NU terhadap khittah 1926 yang sudah digaungkan sejak 1989 pada Muktamar ke-27 di Situbondo. Sebagai Ra’is Aam PBNU, Ajengan Ilyas diminta banyak pihak baik eskternal maupun internal agar menunjukkan perannya dalam menyelesaikan konflik internal yang cukup membahayakan bagi NU itu.

Menurut pengamat politik dari Universitas Airlangga, Hotman Siahaan, munculnya KPPNU merupakan kemelut dari akumulasi permasalahan yang sudah ada sejak lama dalam tubuh NU. Misalnya konflik Jawa- non Jawa, pendidikan pesantren-non pesantren, keturunan ulama-bukan ulama, atau petani-pedagang. Lebih jauh ia juga menggambarkan bagaimana Abu Hasan yang tampil percaya diri dalam panggung Muktamar ke-29 NU, karena didukung sentimen primordial Jawa-luar Jawa ditambah latar belakangnya sebagai pengusaha. Melihat hal itu, kewibawaan para kiai NU termasuk Ajengan Ilyas sebagai Rais Aam, sangat diperlukan sebagai upaya meredakan sekaligus menyelesaikan konflik dualisme tersebut.

Merespon secara Persuasif
Ajengan Ilyas merespon terbentuknya KPPNU pimpinan Abu Hasan dengan sikap yang ‘dingin’. Ia tidak terlalu banyak berkomentar dan dengan tegas menyatakan bahwa hasil muktamar NU Cipasung tidak dapat diganggu gugat karena telah dinyatakan sah oleh pemerintah. Meski demikian ia menyatakan siap mengakomodir seluruh pihak yang berkonflik dengan jalan musyawarah sehingga konflik bisa diselesaikan.

Gus Dur sendiri mendukung sikap K.H. Moh. Ilyas Ruhiat itu. Bahwa ia mentolerir segala perbedaan pendapat dan memaklumi kalau ada merasa yang tidak puas atas apa yang telah diputuskan. Tetapi karena NU adalah organisasi yang memiliki aturan, apabila Rais Aam telah memberikan instruksi maka harus diikuti oleh jajarannya.

Konflik Gus Dur-Abu Hasan yang menyebabkan dualisme NU antara PBNU-KPPNU terjadi sepanjang 1995-1996. Tahapan penyelesaiannya cukup rumit, karena Abu Hasan ngotot mengadakan Muktamar Luar Biasa NU untuk meninjau kembali hasil Muktamar NU Cipasung. Abu Hasan menegaskan bahwa dirinyalah yang seharusnya menjadi ketua tanfidzyah. Namun pergerakan Ajengan Ilyas yang terus menjalin hubungan baik dengan pemerintah, terutama dengan Presiden Soeharto, membuat upaya Abu Hasan dan KPPNU ‘lambat-laun’ menjadi lemah. Ditambah lagi banyak tokoh NU yang dicatut dalam KPPNU, ramai-ramai menyatakan penolakan. 

Puncak dari akhir konflik PBNU-KPPNU adalah dengan hadirnya Presiden Soeharto ke acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) ke-5 pada 2 November 1996 yang berlangsung di Pesantren Zainul Hasan, Probolinggo. Dua pimpinan PBNU Ajengan Ilyas dan Gus Dur juga turut hadir. Hal ini menandadakan legitimasi PBNU lebih diakui dibandingkan KPPNU.

Dualisme NU di akhir abad 20 ini menjadi catatan sejarah dan bekal penting bagi masa depan NU. Bahwa menjaga khittah organisasi adalah sebuah dedikasi, perjuangan, dan pengorbanan. Harus diakui bahwa dinamika NU itu seringkali ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan ‘praktis’.

Keteladanan Ajengan Ilyas dalam merespon konflik di tubuh NU juga meninggalkan jejak penting. Ia tampil sebagai seorang keeper, yang menjaga gawang integritas NU sebagai organisasi keagamaan yang mengutamakan kemaslahatan dan persatuan nahdliyin, agar tidak dibobol oleh ‘pemain-pemain’ yang haus kekuasaan semata.

Referensi:
-. Tiras, 1 Februari 1995, “Kiai Ilyas yang Paling Bertanggung Jawab”. Hal:1.
-. Wahid, Marzuki; Ghazali Moqasith Abdul; & Suwendi. 1999. Dinamika NU: Perjalanan Sosial dari Muktamar Cipasung (1994) ke Muktamar Kediri (1999). Jakarta: Kompas & Lakpesdam-NU.
-. Mahrus El-Mawa. (2003). “Etika NU dalam Berpolitik. Belajar dari Kepemimpinan PBNU 1994-1999:Tinjauan Etika Politik”. Istiqro. 02(1), 192-193.

Penulis adalah alumni jurusan sejarah UNPAD