Cara Iwan Fals dan Gus Dur Lawan Keserakahan Pembangunan Orde Baru: Bongkar
“Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan dating. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan…. Penindasan, serta kesewanang-wenangan, dan banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan.”
Itulah sepenggal lirik dalam lagu berjudul “Bongkar” yang dirilis pada tahun 1989. Lagu yang termasuk dalam 150 Lagu Indonesia Terbaik versi Majalah Rolling Stones edisi 56 terbitan Desember 2009 ini, sarat akan kritik sosial dan diciptakan demi merespon berbagai ketidakadilan mengatasnamakan pembangunan. Menurut pengakuan Iwan Fals dalam berbagai kesempatan, lagu itu terinspirasi oleh keprihatinan akan “tragedi” Kedung Ombo pada masa Orde Baru.
Melalui lagu tersebut, Iwan Fals, dan seniman-seniman kawakan yang saat itu bergabung dalam grup band Swami, seperti Sawung Djabo dan Setiawan Djodi, turut menyuarakan protes masyarakat di wilayah Kabupaten Boyolali, Sragen, dan Krobogan Jawa Tengah yang menjadi korban penggusuran pembangunan waduk.
Sebagaimana diketahui, pertengahan tahun 80-an, dengan bantuan dana yang besar dari Bank Dunia, pemerintah Orde Baru mulai melakukan pembangunan Waduk Kedung Ombo. Pembangunan sarana irigasi itu telah “mengusir” sejumlah 5.391 kepala keluarga, atau sekitar 25.000 jiwa, di 37 Desa di 7 kecamatan di tiga Kabupaten. Selain itu, Waduk kedung Ombo yang memiliki luas 6.167 Ha tersebut, pada proses pembangunannya telah menenggelamkan tanah milik warga, lahan-lahan pertanian, serta sejumlah situs sejarah, yang di antaranya adalah makam pahlawan Nyai Ageng Serang.
Masalah-masalah lain juga timbul, di mana warga tidak mendapat dana kompensasi yang layak. Warga menolak meninggalkan lahan mereka, dan juga tidak berkenan ditransmigrasikan ke luar Jawa. Belum lagi banyak ketidaksesuaian dalam pendataan oleh panitia pembebasan lahan dengan jumlah luas milik warga, padahal warga sudah menuntut adanya penggantian lahan yang sama, sejumlah luas yang dimiliki. Penolakan dan tuntutan warga tersebut direspon pemerintah Orde Baru dengan cara-cara yang refresif, terror, dan intimidatif. Pemerintah mengerahkan aparat sipil dan militer untuk memaksa warga mengosongkan tanahnya. Bagi warga yang keukeuh menolak, akan dilabeli sebagai kelompok yang “anti pembangunan.” Aparat juga tak segan membukukan tanda ex-tapol atau mantan tahanan politik eks-PKI bagi mereka. Kemudian, ditakut-takuti akan “di-Petrus” atau ancaman hukuman 13 tahun penjara. Tak hanya itu, aparat sering melakukan latihan tempur di sekitar pemukiman untuk menakut-nakuti warga. Segala problematika yang sarat akan keprihatinan yang demikian itu, megundang protes dari banyak kalangan.
Para tokoh terkemuka, para pegiat LSM dan LBH, dan aktivis mahasiswa, terpanggil untuk memberikan bantuan dan advokasi terhadap warga, atau mereka menyuarakan perlawanan terhadap pemerintah.
Jika para seniman seperti Iwan Fals dan Sawung Djabo bersuara melalui lagu, Gus Dur menggalang soliditas, dan berani menggunakan privilesenya untuk melindungi warga dan para aktivis yang tengah melakukan perlawanan.
Terkait hal ini, dalam buku Biografi Gus Dur, Greg Barton menulis: “Gus Dur menyarankan agar sejumlah teman di Ornop (organisasi non-pemerintah) untuk menulis surat kepada Bank Dunia dan memberikan kepadanya garis besar rasa prihatin mereka dan meminta agar ia menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola proyek-proyek seperti itu.” Karena kritiknya ini, Gus Dur sampai dipanggil menghadap Soeharto dan dituntut minta maaf.
Namun, Gus Dur bergeming. Baginya kritik itu bukanlah kesalahan. Sejak itu Soeharto mulai sadar bahwa Gus Dur bukanlah seorang pembebek yang mudah dikendalikan. Dalam percaturan politik berikutnya, segala macam cara dilakukan penguasa Orde Baru untuk membungkam Gus Dur. Sebagaimana pemerintah Orde Baru melakukan pembungkaman terhadap bagi sebagian karya-karya Iwan Fals. Meski masalah Kedung Ombo tidak bisa diselesaikan, bahkan sampai saat ini masih menyisakan trauma bagi korbannya, namun upaya-upaya melawan setiap ketidakadilan yang mengangkangi kemanusiaan terus diikhtiarkan Gus Dur.
Ketika menjadi Presiden, Gus Dur pernah akan membuat sebuah tim untuk menyelesaikan kasus Kedung Ombo. Akan tetapi urung kesampaian, karena Gus Dur keburu dijatuhkan oleh lawan-lawan politiknya, yang tak mau “kenyamanannya” diganggu Gus Dur. September, bulan kelahiran Gus Dur dan Iwan Fals. Sebulan sebelumnya, Agustus, adalah bulan kelahiran bangsa Indonesia, 75 tahun yang lalu. Pada ketiga momen peringatan tersebut, kita berharap kasus Kedung Ombo di masa lalu dan kasus-kasus lain yang serupa di masa kini, tidak lagi terjadi pada masa depan, agar bangsa Indonesia bisa menikmati dan bersyukur akan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
Secara pribadi penulis bersyukur, sampai saat ini setiap tahun masih bisa merasakan momen peringatan kemerdekaan Indonesia sambil membaca buku-buku karya Gus Dur seraya ditemani harmoni nada dari lagu-lagu Swami, Kantata Takwa, dan Iwan Fals.
Agung Purnama, Penulis adalah alumni Pendidikan Sejarah UPI dan Ilmu Sejarah UNPAD. Aktif mengajar di Jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung
