Ketum PBNU Tegaskan Petugas Dilarang Terima Uang dari Pengurus NU di Daerah

Bandung, NU Online Jabar
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, menekankan pentingnya tata kelola yang teratur dalam organisasi, termasuk aturan pembiayaan untuk tugas di luar kota. Ia menjelaskan bahwa semua aspek dalam organisasi diatur dengan baik, termasuk standar biaya transportasi dan lainnya.

"Kita sudah memiliki aturan yang jelas terkait pembiayaan tugas luar kota. Standar biaya transportasi dan lain-lain sudah ditentukan," ujar Gus Yahya saat meluncurkan platform Digitalisasi Data dan Layanan (DIGDAYA) Persuratan NU di kantor PBNU Jakarta pada Kamis (1/8/2024), seperti dilansir dari laman NU Online.

Selain itu, Gus Yahya juga menegaskan adanya larangan bagi pengurus di daerah, seperti PWNU, PCNU, MWCNU, Ranting, hingga Anak Ranting, untuk memberikan apapun kepada petugas PBNU yang ditugaskan ke daerah.

"Pengurus di daerah kini dilarang memberikan uang kepada petugas PBNU yang datang untuk menjalankan tugas organisasi. Jadi, tidak boleh lagi," tegas Gus Yahya.

Larang menarik uang warga untuk kegiatan organisasi 
Gus Yahya juga dengan tegas berpesan kepada pengurus NU di semua jajaran untuk tidak mengutip dana dari jamaah yang bertujuan untuk membiayai organisasi dan harus mengembalikannya kepada masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah NU (LAZISNU). 

“Kita juga melarang bagi pengurus NU di semua jajaran untuk mengutip dana dari jamaah yang dipergunakan untuk membiayai organisasi, kutipan dari warga harus dikembalikan ke warga melalui LAZISNU,” tegasnya. 

Gus Yahya menyampaikan untuk membiayai organisasi pengurus bisa melakukan konsolidasi sumberdaya dan mencari solusi alternatif pembiayaannya. 

"Dengan merasa menjadi bagian dari NU, warga sudah memberikan sumberdaya yang luar biasa yang seharusnya bisa menjadi dasar yang lebih kaya dari sumberdaya lain mengingat jumlah warga NU yang sangat banyak hingga mencapai 160 juta orang," ucapnya.