RMINU Jabar Dukung Evaluasi Hibah Pesantren, tapi Soroti Minimnya Tindak Lanjut Pemprov

Bandung, NU Online Jabar
Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) Jawa Barat, Abdurrohman, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jawa Barat yang mengevaluasi penyaluran dana hibah pesantren. Namun, ia menyayangkan tidak adanya tindak lanjut konkret setelah proses evaluasi dilakukan oleh pemerintah provinsi.

“Kalau secara umum, saya sepakat dengan Gubernur soal evaluasi dana hibah pesantren. Karena memang selama ini tidak transparan dan tidak tepat sasaran. Yang dapat bantuan itu-itu saja, biasanya yang punya akses ke pemerintahan,” ujar Abdurrohman, Kamis (25/7/2025).

Ia menegaskan bahwa evaluasi seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperbaiki skema hibah agar lebih adil dan menyentuh pesantren kecil yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, pesantren dengan jumlah santri di atas 500 bahkan tidak lagi layak menerima hibah, karena dianggap sudah mampu mandiri.

“Yang patut jadi prioritas itu justru pesantren kecil, yang santrinya di bawah 500. Mereka butuh perhatian. Tapi setelah dievaluasi, sayangnya tidak ada formula baru yang disusun oleh Pemprov. Itu yang kami sesalkan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pada tahun anggaran 2025, Pemprov Jabar memangkas anggaran hibah pesantren dari Rp153,6 miliar
menjadi hanya Rp9,25 miliar. Dana tersebut hanya dialokasikan kepada dua lembaga, yakni LPTQ Jabar (Rp9 miliar) dan satu yayasan pesantren di Kabupaten Bogor (Rp250 juta). Gubernur Dedi Mulyadi menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola hibah agar lebih transparan dan tidak lagi berpihak pada segelintir yayasan tertentu.

Menurut Abdurrohman, langkah ini seharusnya dibarengi dengan pelibatan langsung stakeholder pesantren, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ia menyebut RMI sebagai lembaga yang paling memahami kondisi riil pesantren di lapangan.

“Kalau bicara pesantren, pasti bicara NU. Di Jabar ini ada sekitar 6.000–7.000 pesantren yang aktif dan butuh perhatian. Pemprov seharusnya mengajak kami berdiskusi sebelum menetapkan kebijakan. Jangan hanya andalkan rekomendasi dari Kemenag wilayah,” ujarnya.

RMINU Jabar juga mendorong agar skema penyaluran hibah dilakukan secara terbuka, termasuk dengan mekanisme survei lapangan. Ia bahkan mengusulkan agar ajuan hibah disalurkan melalui asosiasi seperti RMI agar tepat sasaran.

“Kami siap bantu, kami terbuka. Kalau RMI dilibatkan, kami bisa pastikan bantuan jatuh ke pesantren yang betul-betul layak. Jangan sampai pesantren besar yang santrinya ribuan masih dapat dana miliaran, sementara yang kecil dibiarkan jalan sendiri,” kata Abdurrohman.

Lebih jauh, ia menyarankan agar pemerintah provinsi merancang regulasi yang menjamin kesetaraan hak pendidikan bagi pesantren, sebagaimana sekolah negeri. Menurutnya, itu akan jauh lebih berdampak ketimbang sekadar menggulirkan dana hibah.

“Kalau bisa pesantren diberi hak yang sama seperti sekolah negeri. Itu justru terobosan yang kami tunggu. Jangan sampai hibah ini hanya jadi bancakan segelintir orang. Kalau Pemprov Jabar serius ingin bantu pendidikan Islam, mari duduk bareng dan rumuskan solusi bersama,” tandasnya.

Abdurrohman juga menyinggung kebijakan Gubernur Jabar yang menetapkan kuota maksimal 50 siswa per kelas di SMA dan SMK. Menurutnya, kebijakan ini justru menimbulkan keresahan di kalangan pesantren, terutama yang memiliki lembaga pendidikan formal. Sebab, ketentuan tersebut bertentangan dengan aturan nasional, yakni Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023, yang hanya memperbolehkan maksimal 36 siswa per rombongan belajar.

“Kebijakan ini lebih banyak dikeluhkan pesantren daripada soal hibah. Karena dampaknya langsung ke siswa. Banyak pesantren kecil yang punya sekolah sendiri, dan mereka khawatir kalau anak-anaknya tidak terdaftar di Dapodik, tidak dapat NISN, tidak bisa dapat ijazah resmi. Ini yang harus cepat ditangani,” ujarnya.