May Day 2021, Sarbumusi Kabupaten Sukabumi Nilai Bupati tidak Serius Urus Buruh
Sukabumi, NU Online Jabar
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dinilai tidak serius menangani persoalan buruh di Kabupaten Sukabumi. Hal tersebut dikatakan salah satu Wakil Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukabumi, Usman Abdul Fakih.
Menurutnya, dari periode pertama ada beberapa persoalan yang menjadi tuntutan buruh kepada Bupati agar jumlah buruh laki-laki ditambah sehingga tidak terjadi perbandingan jumlah yang signifikan dengan buruh perempuan. Akan tetapi, sampai saat ini di periode keduanya tidak ada penanganan serius terkait hal itu.
"Bupati seolah tidak bisa apa-apa hanya untuk sekedar membuat aturan bahkan bernegosiasi kepada para pengusaha agar memprioritaskan buruh laki-laki ketimbang perempuan untuk dipekerjakan di perusahaan mereka," ujar Usman kepada NU Online Jabar saat ditemui di gedung Sekretariat K-Sarbumusi Kabupaten Sukabumi, Sabtu (1/5).
Padahal persoalan tersebut kata Usman, sangat berpengaruh kepada lingkungan sosial terutama di lingkungan keluarga buruh itu sendiri. Banyak pekerja laki-laki yang akhirnya menjadi pengangguran dan mengurus anak di rumah sementara istri mereka bekerja. Dan anak buruh yang dibesarkan oleh bapaknya tentu akan tumbuh berbeda dari anak yang dibesarkan oleh seorang ibu.
"Selain itu, psikologis laki-laki yang dihidupi oleh wanita tentunya sedikit terganggu mentalnya, mereka akan sering minder dan kurang bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sangat tidak peka dan terkesan membiarkan, padahal bagi pertumbuhan anak buruh pun itu sangat tidak baik," terang Usman.
Selain itu kata Usman, tidak sedikit kasus yang mengarah kepada penyimpangan seksual seperti wanita suka kepada wanita, karena mungkin sehari-hari waktu mereka di habiskan dengan bergaul sesama jenis ketimbang dengan lawan jenis. Terlebih, kata Usman, fasilitas ibadah yang disediakan perusahaan sering kali tidak representatif dan tidak sesuai antara ukuran tempat ibadah dengan jumlah buruh dan waktu istirahat sehingga banyak buruh yang tidak sempat beribadah di waktu istirahat, karena fasilitas dan waktu istirahat tidak cukup untuk beribadah.
"Hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan di masyarakat, buruh dipaksa menjadi robot, dipaksa menjalani kehidupan seperti itu dan dipaksa membesarkan anak buruh yang kurang kasih sayang seorang ibu, saya kira Bupati dan para anggota Dewan harus segera mengambil sikap dengan kondisi tersebut," tutupnya.
Pewarta: Amus Mustaqim
Editor: Agung Gumelar
