Coba Anda tanya tokoh NU senior terdekat, apakah ia masih mengingat Konbes PBNU di Lampung tahun 1992? Kemungkinan besar ia akan mengernyitkan dahi. Lain halnya kalau Anda bertanya soal Munas Lampung 1992, pasti ia segera mengingatnya.
Begitu pula mesin pencari google. Ketika diketik “Konbes PBNU Lampung 1992”, yang keluar adalah informasi terkait Munas. Rupanya Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama jauh lebih dikenang orang dibanding Konferensi Besar (Konbes) PBNU.
Mari ujicoba sekali lagi. Sejak kapankah Kiai Moh Ilyas Ruhiat Cipasung memimpin NU? Rata-rata narasumber akan menjawab, setelah Munas Lampung. Atau ia terpilih dalam Munas Lampung. Padahal yang menetapkan Ajengan Cipasung itu sebagai Pelaksana Rais Aam adalah Konbesnya.
Para peneliti dengan mudah akan menemukan data soal Munas Kaliurang, Situbondo, Kesugihan, Bagu, dan seterusnya. Keputusan dalam sebuah Munas, tampaknya dinilai lebih menentukan masa depan NU. Sementara hasil-hasil Konbes dianggap sebagai rutinitas organisasi belaka. Sekalipun dua Konbes PBNU telah menetapkan Rais Aam di Kaliurang (1981) dan pelaksana Rais Aam di Lampung (1992). Di Lampung Kiai Ilyas tampil mengejutkan karena ia berada di urutan bawah jajaran rais syuriyah PBNU. Di Kaliurang tak kurang mengagetkan karena Kiai Ali Maksum “hanya” Rais Syuriyah PWNU DIY. Memang, reputasi keulamaannya diakui secara nasional. Itulah ‘misteri’ yang selalu ada di tengah perjalanan NU.
Memori kolektif jamaah NU ini semoga selalu terjaga. Bahwa pengurus NU di berbagai tingkatan, berproses secara alami, datang dan pergi. Namun keputusan-keputusan Munas dan Muktamar, selalu mengikat. Fatwa soal Darussalam (Muktamar Banjarmasin), keputusan keluar dari Masyumi (Muktamar Palembang), kembali ke Khittah 1926 (Munas Situbondo), istinbath manhaji dan hukum perbankan (Munas Lampung), akan terus mengikat dan diabadikan dalam catatan sejarah.
Bahkan soal tahun pelaksanaan, kerap tidak mudah dijawab. Misalnya Muktamar Banjarmasin itu dilaksanakan pada tahun 1935 atau 1936? Tapi terkait keputusannya soal Hindia Belanda sebagai Daarul Islam (kemudian jadi Daarussalam), segera muncul dalam ingatan. Jangan lagi ditanya, siapakah Hoofdbestuur HBNO saat itu? Perlu membuka dulu Ensiklopedi NU atau sejumlah catatan lain.
Mengingat jamiyyah NU semakin membesar, maka pengelolaan hajat Munas dan terlebih lagi Muktamar haruslah semakin baik. Salah satu sumber kebaikan itu adalah jika panitia pusat dan panitia lokal bukan kandidat yang bersaing. Muktamar ke-34 di Lampung memberikan harapan ke arah kebaikan itu. Ketua SC, Ketua OC, dan Ketua Panitia Lokal, bukanlah kandidat yang berkompetisi di bursa Ketua Umum PBNU.
Dengan terbebas dari pencalonan ini, panitia seluruhnya dapat berkonsentrasi pada pelayanan peserta dan memfasilitasi keluarnya keputusan terbaik dalam muktamar. Persaingan antar calon ketua umum akan berakhir seiring usainya hajat muktamar. Akan tetapi keputusan bahtsul masail muktamar, akan mengikat jam’iyyah dan jamaah.
Semoga muktamar di era pandemi ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi NU yang akan segera memasuki abad keduanya.
Iip Yahya, redaktur senior jabar.nu.or.id
