Mencermati Kebijakan PBNU Terkait Kontroversi Nasab Habaib 

Oleh KH Cep Herry Syarifuddin

Setelah saya mencermati wawancara via Zoom antara KH Fahrur Rozi, salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan KH Imaduddin, maka saya menangkap suatu pesan bahwasanya PBNU berkeinginan agar kontroversi nasab Habaib itu hanya pada tataran diskusi pemikiran saja yang tetap menghargai perbedaan pendapat. 

Jangan sampai melebihi daripada itu hingga membentuk laskar segala dan memperpanjang kegaduhan di masyarakat. Karena walau bagaimanapun tidak mungkin sebagian masyarakat yang masih percaya persambungan nasab Habaib kepada Rasulullah Saw dipaksa untuk mengikuti pendapat golongan yang berpendapat nasab tersebut sudah terputus. Begitu pula sebaliknya.

Di sisi lain, ada hal yang merisaukan saya dengan pelebaran masalah penelitian nasab ini sampai membesar-besarkan gen Yahudi yang katanya terdapat pada DNA keturunan Habaib (Ba 'Alwi), sehingga bagi masyarakat awam nantinya menuding semua Habaib itu sebagai Yahudi tulen yang menjurus kepada sosok bangsa Israel yang dianggap musuh Islam saat ini. 

Padahal dalam kitab Sullamut Taufiq, tidak boleh menuduh atau memaki orang Muslim dengan perkataan "Yahudi, Nasrani, Atheis (PKI)". Karena tuduhan atau makian tersebut bisa menjerumuskan seseorang kepada status Murtad Qouli (murtad dari segi ucapan), di mana pelakunya harus bersyahadat kembali sebagai penebus (kifarat)nya.

Selain itu masyarakat perlu dibimbing agar dewasa dalam berpikir, bersikap dan bertindak sehingga tidak menggiring mereka untuk menolak semua Habib. Sebab masih banyak Habaib lain yang alim dan soleh yang bisa kita serap ilmunya dan meneladani akhlak terpujinya. Hanya oknum habib saja yang harus ditolak dengan cara yang tetap mengedepankan etika Islam. 

Di pihak lain, para oknum habib sendiri, agar menghentikan provokasi, pemutarbalikan sejarah, serta pelecehan terhadap kyai dan warga Muslim pribumi. Selama kedua belah pihak tidak arif, gengsi untuk berdamai dan merubah sikap serta mau menang sendiri, maka perselisihan ini tidak akan pernah selesai bahkan bisa menjurus kepada tindakan kekerasan yang mengganggu harmonisasi kehidupan sosial di masyarakat. 

Semoga masalah ini segera ditemukan titik temunya dan kedua pihak melakukan ishlah (berdamai) untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat dan bangsa.

Penulis merupakan Wakil Katib Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat