Andaikan Tidak Ada Lembaga Keagamaan

Saya suka gumun dengan orang-orang kota yang nyinyir dengan lembaga keagamaan. Saya mengerti mungkin sebagian dari mereka pernah mengalami trauma pribadi dengan itu. Akan tetapi, di masyarakat Indonesia, bagaimana bisa kita lepas dari lembaga keagamaan? 

Saya kira mereka yang nyinyir dengan lembaga keagamaan itu menggunakan kerangka pengalaman Eropa Abad Pertengahan. Saat itu pertautan antara gereja dan negara sedemikian kuatnya. Mereka yang menentang otoritas keduanya akan dihabisi tidak hanya sebagai pendosa, tetapi juga sebagai pelanggar hukum yang nista. 

Saat ini bayangan terhadap kekejaman agama dan negara di Eropa Abad Pertengahan itu dinisbatkan kepada Islam radikal. Sejumlah peristiwa teror sejak 2001 adalah bukti yang kemudian dijadikan pembenaran bahwa pertautan agama dan negara harus dicegah karena dianggap bertabrakan dengan nilai-nilai kemanusiaan. 

Akan tetapi, pembayangan warisan Kristen di Eropa Abad Pertengahan tersebut digeneralisasi sedemikian rupa sehingga mencakup seluruh lembaga-lembaga keagamaan, termasuk Islam. Pembayangan ini berjalan terstruktur, sistematis, dan massif. Setelah menjadi norma dominan di dunia akademis, pembayangan itu diejawantahkan ke dalam sejumlah kebijakan publik. 

Saya tentu saja tidak menolak sepenuhnya. Beberapa kenyinyiran orang-orang kota terhadap lembaga keagamaan, khususnya Islam, mungkin ada betulnnya, sehingga mari kita terima saja sebagai semacam antisipasi. Namun, beberapa lainnya jelas ngawur, tetapi sengaja terus direproduksi agar trauma pribadi terhadap lembaga-lembaga keagamaan bisa diuniversalisasikan kepada orang lain. 

Dalam beberapa bulan terakhir saya hidup persis di tengah masyarakat yang menjadikan agama sebagai norma utamanya. Namun, lebih dari sekadar ekspresi keimanan terhadap Sang Maha Kuasa, agama dalam praktiknya telah menjadi bagian dari pelembagaan nilai-nilai sosial dan ekonomi, bahkan politik, yang sangat fundamental. Tanpa agama yang melembaga tersebut, bagaimana bisa masyarakat mengatur relasi sosial, ekonomi, dan politik di antara mereka? 

Hingga tahap tertentu, dengan ungkapan lain, agama adalah lembaga yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur relasi-relasi di dalam dirinya karena pada saat yang sama negara "tidak hadir" sebagaimana yang diharapkan. Peran negara modern yang seharusnya ini dan itu seperti dibahas, misalnya, dalam buku Etika Politik karangan Romo Magnis-Suseno tetap hanya ada dalam pikiran Locke, Hobbes, atau Rawls di era kontemporer, dan para filsuf Barat lainnya. Di masyarakat Indonesia, setidaknya di kota kecil di mana saya sering tinggali sekarang, aspek kepengaturan masyarakat justru dibicarakan dan diputuskan di ruang-ruang lembaga keagamaan. 

Amin Mudzakkir, salah seorang Peneliti BRIN