Muktamar Internasional Fiqih Peradaban Bakal Jadi Agenda Rutin Berkelanjutan
Bandung, NU Online Jabar
Gelaran Muktamar Internasional Fiqih Peradaban yang di gagas oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menjadi agenda berkelanjutan.
“Muktamar Internasional Fiqih Peradaban ini adalah Muktamar yang akan diselenggarakan secara rutin. Bisa setiap tahun atau dua tahun sekali,” ujar Ketua Lakpesdam PBNU H Ulil Abshar Abdalla pada konferensi pers usai gelaran Muktamar Internasional Fiqih Peradaban 1 di Hotel Shangri-la, Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/2/2023).
Gus Ulil sapaan akrabnya mengatakan Muktamar Internasional Fiqih Peradaban itu merupakan agenda skala global inisiasi NU di bawah komando Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.
Sebelumnya, PBNU telah menggagas acara berskala internasional. Pertama, R20 sebagai engagement group dari presidensi G20.
Inisiatif atau pokok pikiran PBNU dalam menyelenggarakan agenda berskala global adalah ingin menjadikan tokoh agama sebagai pihak yang diperhitungkan dalam percaturan dunia.
“Karena di dalam pengelolaan dunia sekarang ini ada tendensi tokoh agama cenderung dipinggirkan,” jelas Gus Ulil.
Tendensi tersebut, lanjut dia, imbas sekularisasi negara-negara Barat di mana tokoh agama relatif tidak dianggap penting.
Melanjutkan gagasan PBNU dalam merespons dinamika global, kemudian tercetuslah forum Muktamar Internasional Fiqih Peradaban 1.
“Sebetulnya ada kelanjutan logis antara R20 dengan Muktamar Internasional Fikih Peradaban, yakni niat dan goalnya hampir sama,” tandas Gus Ulil.
Gelaran yang diikuti oleh sedikitnya 80 ulama mancanegara itu, sambung dia, merupakan kulminasi dari proses panjang.
“Proses ini dimulai pada 11 Agustus 2023, diadakan kick off yang disebut Halaqah atau seminar Fiqih Peradaban,” kata Gus Ulil.
Kegiatan tersebut berlangsung dari Agustus sampai Desember 2023 di lebih dari 200 titik mulai dari Aceh sampai Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Ini menyertai kiai dari tingkat nasional hingga lokal juga. Ribuan kiai terlibat dalam halaqah ini,” ucapnya.
Harmoni global Halaqah itu, lanjut dia, membahas pretelan isu-isu yang kemudian menjadi bahasan utama dalam Muktamar Internasional Fiqih Peradaban. Pertama, masalah yang digeluti mengenai tentang penegakan perdamaian dan harmoni global.
“Masalah riilnya adalah sekarang adanya ancaman global di mana ada aktor global yang bergerak menggangu kedaulatan negara lain tanpa mengindahkan perjanjian PBB,” terangnya.
Mendapati realialta tersebut, PBNU menghendaki agar tokoh agama terlibat aktif dalam pembicarakan isu global.
“Bagaimana menghadapi realitas yang mengancam kedamaian global,” ungkapnya.
Kedua, lanjut dia, adalah pembahasan mengenai kedudukan PBB sebagai satu-satunya lembaga multilateral yang mengatur lalu lintas hubungan internasional. Terakhir, tentang munculnya bentuk negara baru. Muktamar Internasional Fiqih Peradaban membahas terkait legitimasi konsep negara bangsa dalam kacamata fiqih.
“Sah atau tidak menurut fiqih. Karena sebagian kelompok mempertanyakan itu. Itu dibahas tentang legitimasi negara bangsa. Tentu saja itu sah menurut kiai. Hanya saja bagaimana merunut argumen hukumnya, ini yang kita bahas,” tutupnya.
Editor: Abdul Manap
