Lakpesdam PBNU Dorong Penerbitan Perdes Tematik untuk Wujudkan Desa Inklusi di Kabupaten Kuningan

Kuningan, NU Online Jabar
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Horison Tirtasanita, Kabupaten Kuningan, pada Rabu-Kamis (7-8/8/24). 

FGD ini bertujuan untuk merumuskan peraturan desa (Perdes) tematik, regulasi desa, dan kebijakan dalam rangka mendukung Program Desa Inklusi di Kabupaten Kuningan.

Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari sembilan desa di Kabupaten Kuningan, yaitu Desa Cirukem, Tambakbaya, Cikeusal, Kutawaringin, Bantarpanjang, Sukaraja, Cilayung, Mekarjaya, dan Lebaksiuh. FGD ini juga dihadiri oleh 26 peserta, termasuk pejabat Kabupaten Kuningan seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bappeda, Kabag Hukum, Ketua PCNU Kabupaten Kuningan, serta perwakilan dari Balai Besar Jakarta.

​​​​​​​FGD ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang digagas oleh Lakpesdam PBNU bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Program ini bertujuan untuk membedah potensi masing-masing desa agar dapat menjadi desa inklusi yang mandiri.

​​​​​​​Anisa, perwakilan dari Lakpesdam PBNU, menjelaskan bahwa setiap desa memiliki potensi yang berbeda, sehingga diperlukan pendekatan yang unik dalam merumuskan perdes yang relevan dengan kebutuhan lokal. 

"Kita akan membedah potensi desa masing-masing selama dua hari ini. Harapannya, ini bisa membuka peluang kerja sama dengan Balai Besar sebagai strategi lanjutan program," ujarnya.

Senada dengan itu, Sekretaris PCNU Kabupaten Kuningan, Iim Suryahim, berharap program ini dapat mendorong desa-desa di Kuningan untuk menciptakan kemandirian dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. 

"Kuningan harus bisa menjadi daerah dengan desa-desa mandiri. Kami dari PCNU sangat mendukung, dan kami berharap kegiatan keagamaan dan keummatan juga tetap diakomodir dalam program ini," tuturnya.

Kepala Dinas DPMD Kabupaten Kuningan, yang juga hadir dalam acara tersebut, menekankan pentingnya semangat untuk membangun desa meskipun program P3PD akan segera berakhir tahun ini. Ia juga mengingatkan pentingnya konsultasi dan harmonisasi dalam perumusan peraturan desa agar tidak bertentangan dengan norma-norma masyarakat setempat.

Hasil dari FGD ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kuningan perlu fokus pada isu kepemudaan, keagamaan, dan kesenian dalam upaya mewujudkan desa inklusi. Selain itu, para fasilitator mendorong penerbitan perdes yang lebih memperhatikan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas serta perempuan dan anak-anak, guna menciptakan desa yang layak bagi semua.

Dengan pelaksanaan FGD ini, diharapkan desa-desa di Kabupaten Kuningan dapat segera merumuskan perdes tematik yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendukung terciptanya desa inklusi yang mandiri.

Pewarta: Rizal Nur Fahrozy