Bandung, NU Online Jabar
Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat, Saepuloh menyayangkan banyaknya kalangan tenaga pendidik alias guru yang terjerat utang pinjaman online atau pinjol ilegal.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa kelompok masyarakat yang terjerat pinjol terbesar dari kalangan guru yakni sebanyak 42%. Kemudian disusul 21% korban PHK, dan kalangan ibu rumah tangga.
“Ini sangat memprihatinkan terutama pada momen Hari Pendidikan Nasional yang notabene seharusnya pendidik itu bisa memahami bahkan menguasai literasi terkait dengan keuangan. Bahkan yang paling mengerikan mereka terjerat pinjol ilegal,” ujarnya kepada NU Online Jabar, Kamis (2/5/2024) di Gedung Dakwah PWNU Jabar.
Seharusnya, lanjut Epul, guru-guru bisa memahami bahwa terkait dengan pinjol ini para guru bisa melihat keabsahan atau legal tidaknya perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan OJK.
“Artinya dengan bunga besar yang diberikan itu logis atau tidak bisa memberikan sebuah keuntungan yang besar. Jangan sampai pinjam pinjol itu hanya untuk membiayai gaya hidup sehingga bisa membahayakan bukan hanya bagi guru tapi bagi kita semua,” katanya.
“Oleh karena itu Pergunu meminta kepada pihak-pihak terkait agar memfasilitasi guru-guru supaya bisa lebih memahami terkait dengan literasi keuangan, sehingga mereka tidak terjerat dengan pinjaman online terutama yang ilegal,” lanjutnya.
Terkait dengan Hari Pendidikan Nasional, Epul berharap momentum ini bisa menjadi langkah serius pemerintah dalam menangani masalah pendidikan di Indonesia, salah satunya terkait dengan kesejahteraan para guru.
“Harus ada perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan pendidikan. Bagaimana pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru itu sendiri jangan sampai guru-guru kurang sejahtera sehingga mereka tidak fokus dalam proses pembelajaran bahkan sampai terjerat kasus pinjol,” tegas Epul.
Epul juga berharap bahwa kurikulum yang dipakai benar-benar bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa. “Jangan sampai kurikulum yang dipakai ini memakai kurikulum negara lain dipakai di negara kita yang belum tentu itu cocok kulturnya dengan kita,” ucapnya.
Kemudian terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan, Epul berharap agar pemerintah lebih memperhatikan lagi soal ini, terutama sekolah-sekolah swasta yang masih membutuhkan perhatian dari pemerintah.
“Jika itu semua bisa dibantu oleh pemerintah insyaallah pendidikan kita maju dan ini akan berimbas menjadi modal yang sangat besar untuk memajukan bangsa kita,” pungkasnya.
