Jelang kontestasi Pemilu, kampanye adalah hal yang wajar dilakukan oleh para calon pemimpin yang ikut kontestasi dalam pemilihan dengan menyampaikan visi misi, program dan citra diri sekaligus memikat hati para calon pemilihnya.
Terkadang dan tak sedikit pula para calon pemimpin ini memberikan janji-janji manis kepada calon pemilihnya saat melakukan kampanye sebagai strategi politik untuk memberikan keyakinan sekaligus memberikan citra yang baik yang memihak kepada mereka.
Namun kemudian, persoalannya adalah bagaimana ketika janji-janji saat kampanye tersebut belum terlaksana atau tidak terlaksana saat mereka sudah menjadi pemimpin?
Masalah ini kemudian menjadi bahan kajian Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Barat dalam bahasan bahtsul masail yang diselenggarakan di Pesantren Al-Kautsar Cilimus, Kabupaten Kuningan pada Kamis (19/10/2023), dengan sejumlah pertanyaan di antaranya:
1. Apakah janji-janji manis yang dilontarkan para calon pemilu menjadi nadzar?
Dari hasil kajian tersebut kemudian diputuskan bahwasanya:
a) Bukan termasuk nadzar, namun disebut wa’dun (janji), karena:
1. Disampaikan dengan kalimat “janji”, bukan dengan shighat nadzar.
2. Janji tersebut disampaikan dengan tujuan menarik simpati dan dukungan rakyat, bukan kesanggupan melakukan ibadah (iltizamul qurbah).
Namun demikian, hukum menyelisihi/mengingkari “janji-janji manis” oleh para calon pemimpin adalah “haram” bila saat menyampaikan janji-janji tersebut tidak didasari tekad yang serius/ kuat (‘azm) untuk memenuhinya, bukan sebatas janji pemanis untuk meraup dukungan dan suara rakyat.
Download hasil lengkap bahtsul masail LBM PWNU Jawa Barat di Pesantren Al-Kautsar, di sini.
Pewarta: Agung Gumelar