Gus Hasan Bicara Pilkada Jawa Barat di Tengah Pandemi dan Korupsi
Pada tanggal 9 Desember ada delapan daerah di Jawa Barat yang menggelar pemilihan kepala daerah. Daerah tersebut yakni Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok. Pesta demokrasi lima tahunan ini tak hanya berlangsung di Jawa Barat, tapi di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Plkada kali ini berlangsung pada situasi pandemi Covid-19 yang telah banyak memakan korban dan kian hari terus meningkat, termasuk di Jawa Barat. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, menurut data Pikobar, provinsi ini mengalamai lonjakan. Beberapa daerah dinyatakan zona merah.
PBNU sempat mengimbau pemerintah untuk menunda pilkada 2020. PBNU berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat. Namun karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan. PWNU Jawa Barat juga memiliki pendapat sama, yaitu meminta pemerintah untuk lebih fokus kepada penanganan kesehatan.
Karena keputusan pemerintah tetap menyelenggarakan pilkada pada 9 Desember, PBNU maupun PWNU Jawa Barat mengharapkan agar warga yang memiliki hak pilih, khususnya warga NU, agar datang ke tempat pemungutan suara memilih calon pemimpin yang amanah.
Ketua PWNU Jawa Barat KH Hasan Nuri Hidayatullah menyebut beberapa kriteria pemimpin yang harus dipilih warga NU dan jangan memilih calon pemimpin yang diduga melakukan politik uang. Tak hanya itu, karena pilkada ini dalam situasi pandemi Covid-19, kiai yang akrab disapa Gus Hasan ini, mengajak para pengguna hak pilih agar memperhatikan betul protokol kesehatan.
Apa dan bagaimana pilkada dalam situasi pandemi dan korupsi, Abdullah Alawi dari NU Online Jabar berhasil mewawancarainya melalui aplikasi percakapan. Berikut petikannya:
Besok, 9 Desember, akan ada pilkada serentak di beberapa daerah di Jawa Barat. Menurut Pak Kiai, apa arti pentingnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya?
Sangat penting karena suara masyarakatlah yang akan menentukan siapa yang akan memimpin mereka dan menata wilayahnya.
Secara umum, apa imbauan Pak Kiai untuk warga yang memiliki hak pilih, khususnya Nahdliyin?
Secara umum untuk warga Nahdliyin agar ikut dalam menentukan hak pilihnya hadir ke TPS.
PBNU, termasuk PWNU Jawa Barat telah meminta pemerintah untuk menunda pilkada ini. Pasalnya saat ini, masih pada situasi pandemi Covid-19, bagaimana imbauan Pak Kiai untuk petugas penyelenggara pilkada dan pengguna hak pilih?
Semua sama-sama tahu tentang situasi pandemi ini. Karenanya dalam rangka menjaga keselamatan bersama kami mengimbau untuk semua baik masyarakat yang menggunakan hak pilihnya maupun para petugas di TPS agar taat kepada aturan protokol kesehatan dan jangan diabaikan.
Menurut Pak Kiai, bagaimana kriteria pemimpin yang layak dipilih Nahdliyin?
Pemimpin yang layak adalah pemimpin yang mempunyai kriteria dekat dengan sifat-sifat yang Allah berikan kepada para nabi yaitu siddiq (menjunjung kebenaran, red.), amanah (dapat mengemban kepercayaan masyarakat sebaik-baiknya, red.), tabligh (transparansi, red.), dan fathanah (memiliki kecerdasan, red.).
Saya yakin ini adalah suatu yang berat dan sulit, minimal dekat dengan sifat-sifat tersebut.
Apa ada doa khusus agar Nahdliyin tidak salah pilih pemimpin?
Doa khusus mungkin saya tidak ada, hanya sebaiknya di antara yang sudah ada istikharah dahulu sebelum menentukan pilihan. Orang yang istikharah insyaallah tidak pernah akan rugi.
Menurut Pak Kiai, apa yang harus dilakukan Nahdliyin jika menemukan indikasi calon bupati dan wakil bupati yang melakukan politik uang?
Sebaiknya ditolak dengan baik-baik karena memang agama tidak mengajarkan hal ini. Bahkan politik uang jika merajalela akan dapat merusak sistem demokrasi yang dampaknya adalah melahirkan pemimpin yang kurang berkualitas bahkan cenderung koruptif.
Pak Kiai, belakangan ini, secara beruntun ada pejabat pemerintah yang tertangkap tangan korupsi oleh KPK. Bagaimana agar Nahdliyin tidak terjebak memilih calon yang koruptor?
Kami ikut prihatin, kasus tangkap tangan pejabat publik terkait dengan korupsi oleh KPK masih ada, bahkan dalam waktu yang berdekatan seorang menteri dan seorang wali kota di Jawa Barat kena tangkap tangan oleh KPK. Ini menandakan bahwa hukuman dan sangsi moral dari masyarakat bahkan belum cukup untuk membuat para pejabat jera dalam melakukan korupsi.
Pilkada serentak di wilayah Jawa Barat, khususnya ada 8 kabupaten dan kota. Mari bersama kita berusaha untuk menentukan pilihan kita kepada calon siap komitmen dan bisa di pegang janjinya untuk tidak melakukan korupsi. Karena korupsi sangat merugikan tidak hanya masyarakat tapi secara kelembagaan negara juga sangat di rugikan.
Di beberapa daerah, ada beberapa calon bupati dan wakil bupati yang merupakan pengurus dan kader NU, apa tanggapan atau harapan Pak Kiai?
Semua warga NU baik struktural maupun kultural mempunyai hak untuk memilih dan dipilih yang dilindungi oleh undang-undang. Jika ada yang ikut kontestasi dalam pilkada ini tentu kami juga ikut bangga karena kadernya mempunyai peluang untuk turut berperan membangun bangsa melalui jalur birokrasi dengan harapan besar jika terpilih mampu secara maksimal menunjukkan eksistensinya bahwa kader NU mempunyai kualitas yang baik untuk memimpin.
Apa saran Pak Kiai kepada calon bupati dan wakil bupati yang meraih suara terbanyak?
Keberhasilan meraih kemenangan pada pilkada dalam situasi pandemi semacam ini hendaknya tidak di tandai dengan euforia yang berlebihan, akan tetapi mensyukuri nya tulus dan penuh khidmat dengan tetap bertekad yang kuat mengayomi semuanya.
Dan apa saran Pak Kiai untuk para pendukung calon bupati dan wakil bupati baik yang memperoleh suara terbanyak dan yang kalah?
Kepada para pendukung untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan yang sebenarnya jauh lebih penting dari sekadar pilkada itu sendiri. Jangan sampai perbedaan pilihan dalam pilkada ini mengoyak persatuan sebagai pilar utama dalam hidup berbangsa dan bermasyarakat.
Bahkan berkenan mendoakan dengan ikhlas siapapun yang terpilih agar di berikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi pemimpin yang baik dan mampu mensejahterakan masyarakatnya dan membawa wilayah yang dipimpinnya menjadi baldatun thayibatun wa rabbun ghafur.
