PKB dan Nahdlatul Ulama

Oleh Rudi Sirojudin Abas

Tanggal 23 Juli 2021, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berusia 23 tahun. Bagi sebuah partai politik, usia 23 tahun bisa dibilang sebagai usia yang cukup matang dalam keberlangsungan dunia perpolitikan di Indonesia. Terlebih mengingat PKB merupakan partai yang lahir dari rahim organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU), maka kiprahnya akan sangat ditunggu oleh semua elemen masyarakat, terutama oleh warga Nahdliyin. 

Menyoal harapan PKB dalam memasuki tahun politik 2024, kiranya menarik mencermati apa yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar NU KH. Said Aqil Siroj di acara Harlah PKB ke-23 yang disiarkan secara live virtual melalui Youtube pada Jumat (23/07/2021). 

Menurut Kiai Said, jika PKB ingin besar dan maju, maka PKB harus bersinergi dengan NU. Artinya, meskipun PKB lahir jauh setelah NU lahir di tahun 1926, namun seyogianya PKB harus bisa menjadi partai yang lebih tua, cukup umur, dan matang sebagaimana halnya NU. PKB dan NU harus selalu bersinergi dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang sifatnya pro rakyat. Juga sebaliknya, PKB dan NU pun harus mampu mengkritisi bahkan mampu memberikan solusi atas kebijakan-kebijakan yang tak berpihak pada rakyat.

Penulis rasa, pernyataan Kiai Said tersebut bukan sebuah pernyataan biasa-biasa saja, mengingat yang mengungkapkannya adalah salah seorang sesepuh NU (Ketua Umum PBNU sekarang) sekaligus  salah satu anggota Tim Lima (bersama KH Ma’ruf Amin, KH M Dawam Anwar, HM Rozy Munir, dan Ahmad Bagdja) yang kala itu (tahun 1998) diberi kewenangan oleh PBNU untuk menampung berbagai aspirasi warga NU dalam soal pembentukan partai PKB. 

Pernyataan Kyai Said tersebut seolah mempertegas bahwa PKB dan NU merupakan dua sisi mata uang yang sama. Cita-cita NU dan PKB adalah sama. Yaitu ingin menciptakan suasana kondisi negara Indonesia yang damai, aman, dan sentosa. Oleh karenanya, agar aspirasi warga NU dapat terakomodir, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan mendirikan sebuah partai (yang saat ini dinamakan PKB) dengan harapan agar keinginan dan cita-cita warga NU secara keseluruhan dapat tersalurkan. Dengan demikian pada prinsipnya, PKB dan NU mempunyai kesamaan dalam berbagai hal, terutama persamaan secara historis, tujuan, cita-cita, maupun secara kultural. 

Pendukung Pemerintah
PKB ditakdirkan selalu berada dalam pemerintahan. Secara historis memang PKB bisa dikatakan sebagai partai yang didesain sebagai pendukung pemerintahan. Hal tersebut seolah dipertegas manakala PKB pada tahun 1999 secara mengejutkan mampu menghantarkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden pertama di era reformasi. Padahal pada waktu itu, PKB bukan partai pemenang pemilu. PKB memperoleh suara nasional 12,61  persen, berada di bawah dua partai besar PDI Perjuangan (33,74 persen) dan Partai Golkar (22,44 persen). 

Kecerdikan dan kepiawaian PKB memainkan peran, taktik, serta strategi, terutama dalam meyakinkan partai berbasis Islam lainnya pada waktu itu dengan poros tengahnya disinyalir menjadi kunci utama keberhasilan PKB menjadi partai pemenang pemilu presiden tahun 1999. Ditambah lagi dengan sosok ketokohan Gus Dur yang saat itu sebagai inisiator lahirnya PKB sekaligus sebagai Ketua Umum PBNU menjadikan PKB dan NU terasa layak untuk berkiprah lebih jauh dalam mengambil alih kekuasaan serta mengelola pemerintahan yang selama kurang lebih 32 tahun ternoda oleh rezim orde baru.

PKB berkembang menjadi partai yang selalu konsisten masuk sepuluh besar perolehan suara nasional pemilihan umum. Dari lima kali keikutsertaannya dalam pemilu dari tahun 1999 hingga 2019, PKB menorehkan catatan penting yaitu sebanyak empat kali berhasil menembus lima besar perolehan suara terbanyak. Di tahun 1999 memperoleh 12,61 persen suara nasional (urutan ke-3), tahun 2004 memperoleh 10,61 persen (urutan ke-3), tahun 2009 memperoleh 4,95 persen (urutan ke-7), tahun 2014 memperoleh 9,04 persen (urutan ke-5), serta di tahun 2019 memperoleh 9,69 persen suara nasional (urutan ke-4). 

Berdasarkan data di atas, dapat kita simpulkan bahwa PKB terasa telah mampu memperlihatkan kematangan berpolitiknya. Sehingga sangat beralasan jika penulis berpendapat, bahwa PKB merupakan sebuah partai politik yang lahir pasca era reformasi yang telah bertransformasi menjadi sebuah partai penyeimbang bagi kekuatan partai-partai bercorak nasionalis di Indonesia saat ini. Dengan mengusung asas politik nasionalis-religius, maka patut diwaspadai, jika PKB di tahun politik pemilu 2024 akan menjadi kekuatan partai baru di Indonesia. Dan boleh jadi akan menjadi partai besar yang kemungkinan besar akan memenangkan pemilihan umum presiden 2024 seperti halnya pemilihan presiden di tahun 1999.

Kerja Keras
Untuk mencapai apa yang diinginkan oleh PKB saat ini yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material maupun spiritual, mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, serta mewujudkan tatanan perpolitikan nasional yang demokratis, terbuka, bersih, dan berakhlakul karimah, maka diperlukan kerja keras. 

Terlebih di saat Pandemi ini, kehadiran PKB akan sangat dinanti oleh kebanyakan masyarakat. Maka seyogianya PKB saat ini harus mampu menjadi partai yang solutif, menjadi partai yang mampu memberikan ketenangan kepada masyarakat secara umum. Bukan sebaliknya menjadi partai yang hanya mampu mengobral janji manis semata. Sebagai solusi, PKB harus mampu memberikan stimulus di segala bidang kehidupan masyarakat agar keberlangsungan kehidupan masyarakat saat ini kembali normal seperti sedia kala. 

Menatap tahun politik 2024, PKB harus berkaca pada perjalanan organisasi yang mengusungnya, yaitu NU. Pasca muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo, NU beralih haluan dari organisasi yang berorientasi politik menjadi organisasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat (ekonomi). Pada saat itu NU (bersama partai politiknya yaitu NU) pada pemilu tahun 1955 menempati urutan ke-3 (meraih 20 persen suara nasional) dan memberi andil bagi terbentuknya orde baru. Namun akhirnya pada saat itu dengan suatu alasan yang dapat dimengerti, NU memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926, yakni tidak terlibat politik praktis dan berkonsentrasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasilnya, selama 32 tahun pemerintahan orde baru, meskipun secara politis merugikan, NU tampil menjadi salah satu ormas yang mampu bertahan, tidak tergiur, dan tidak terjerumus kepada hausnya kekuasaan.

Hari ini, kondisinya sangat berbeda dengan masa orde baru. Negara menjamin hak dan kebebasan berpendapat setiap warganya. Partai politik menjadi salah satu alternatif dalam mengaktualisasikan pendapat setiap warganya. Negara pun mengatur, untuk menjadi pemimpin sebuah pemerintahan di Indonesia harus melalui jalur politik. Dengan demikian, kehadiran PKB dalam perpolitikan Indonesia bukan hanya sebatas mengejar jabatan kekuasaan. Namun sebaliknya, dengan berpolitik, setidaknya aspirasi-aspirasi warga Nahdliyin dapat terakomodir sehingga usaha untuk mewujudkan negara gemah ripah repeh loh jinawi (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) akan dapat segera terwujud.  

Selamat ulang tahun PKB yang ke-23. Semoga tetap menjadi partai yang bermanfaat bagi seluruh umat! Wassalam.

Penulis adalah peneliti kelahiran Garut yang berharap di Pemilu tahun 2024 nanti, PKB dapat menjadi partai yang masuk tiga besar nasional dan mampu mengusung Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden sendiri.