BUMDes Akan Dibawa ke Mana Setelah Ada Koperasi Merah Putih?

Oleh Dr. Akhmad Aflaha
Beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan geliat pembangunan dari pinggiran yang digaungkan lewat berbagai program desa. Salah satunya yang paling menonjol adalah kehadiran BUMDes—Badan Usaha Milik Desa—yang sejak disahkan lewat UU Desa telah menjadi harapan baru bagi ekonomi lokal.

Namun, kini hadir lagi program baru yang tak kalah ambisius: Koperasi Merah Putih, yang dibentuk pemerintah pusat sebagai langkah strategis membangun koperasi modern berbasis digital, inklusif, dan langsung menyentuh masyarakat akar rumput. Maka muncul pertanyaan: Bagaimana nasib BUMDes setelah kehadiran koperasi raksasa ini?

BUMDes: Ide Bagus, Tapi Banyak PR

Secara gagasan, BUMDes adalah terobosan. Desa diberi hak mengelola potensi ekonominya sendiri. Banyak desa membuat unit usaha: air bersih, simpan pinjam, pasar desa, hingga tempat wisata. Tapi jujur saja, tak semua BUMDes sukses. Banyak yang jalan di tempat karena SDM terbatas, tidak ada pelatihan, atau malah tersandung konflik internal.

Sebagian malah sekadar formalitas agar dana desa terserap. Laporan lengkap, papan nama ada, tapi kegiatannya nyaris tak terdengar.

Koperasi Merah Putih: Gebrakan Besar dari Pusat

Koperasi Merah Putih tampil bak bintang baru. Dirancang sebagai koperasi digital yang terhubung langsung ke pusat, koperasi ini menyasar petani, nelayan, pelaku UMKM, dan warga prasejahtera. Teknologi digital dijadikan senjata utama untuk menciptakan efisiensi dan transparansi.

Dari satu sisi, ini adalah langkah positif. Tapi dari sisi lain, kita tak bisa menutup mata: target dan wilayah kerja koperasi ini sangat mirip dengan BUMDes.

Lalu, apa kabarnya BUMDes jika koperasi Merah Putih terus melaju?

Tumpang Tindih atau Berbagi Peran?

Di desa-desa, wilayah ekonomi itu kecil. Kalau ada dua entitas ekonomi rakyat—BUMDes dan koperasi—yang beroperasi di tempat dan bidang yang sama, pasti terjadi tarik menarik. Alih-alih saling menguatkan, bisa jadi malah bersaing.

Apalagi, koperasi Merah Putih digerakkan langsung oleh pusat, punya teknologi, punya branding, dan (kemungkinan besar) akses permodalan lebih baik. Maka jangan kaget kalau warga lebih memilih gabung ke koperasi daripada membesarkan BUMDes yang belum terlalu terurus.

Bukan Digusur, Tapi Disinergikan

Lalu solusinya apa? BUMDes tentu tidak harus dilikuidasi. Justru BUMDes bisa dikuatkan melalui kolaborasi. Beberapa opsi bisa dilakukan:

Koperasi Merah Putih sebagai koperasi induk, BUMDes menjadi mitra pelaksana unit usaha lokal.

Pelatihan SDM bersama. BUMDes bisa dapat pelatihan dan sistem manajemen digital dari koperasi.

Berbagi peran. BUMDes fokus pada potensi lokal, koperasi fokus pada jaringan distribusi nasional.

Kuncinya adalah komunikasi dan regulasi. Pemerintah pusat tidak bisa melepas BUMDes begitu saja. Harus ada kebijakan afirmatif dan peta jalan yang jelas. Jangan sampai BUMDes yang dulu diagungkan, kini malah dilupakan.

Refleksi: BUMDes Itu Anak Kandung UU Desa

BUMDes adalah warisan dari semangat kedaulatan lokal. Ia bukan hanya alat bisnis, tapi juga simbol bahwa desa bisa mandiri. Sedangkan Koperasi Merah Putih adalah bentuk akselerasi dari pusat. Dua-duanya penting. Tapi yang paling penting adalah: jangan biarkan mereka berjalan sendiri-sendiri.

Kalau BUMDes hanya jadi penonton dari keberhasilan koperasi, maka kita kehilangan satu tonggak penting dari agenda pembangunan desa. Maka pertanyaannya bukan hanya “akan dibawa ke mana BUMDes?”, tapi siapa yang akan memastikan mereka tidak ditinggal sendirian.

Jika Anda menyukai tulisan ini, jangan lupa beri komentar atau bagikan ke jejaring Anda. BUMDes bukan hanya milik desa, tapi juga milik kita semua yang percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari akar rumput.

Penulis adalah dosen, peneliti, dan aktivis pendidikan rakyat