Munas NU 2023 Putuskan Boleh Bertanya ke AI, Namun Haram Dijadikan Pedoman untuk Diamalkan
Jakarta, NU Online Jabar
Ketua Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 2023 KH Hasan Nuri Hidayatullah membacakan hasil pembahasan mengenai bolehnya bertanya kepada Artificial Intelegence (AI) untuk dijadikan pedoman atau di pedomani. Ia menjelaskan, perkembangan kecerdasan buatan atau teknologi AI demikian pesat dan maju membuat banyak orang menanyakan berbagai hal kepada AI ini, tak terkecuali persoalan keagamaan.
Ia mengatakan bahwa Munas Alim Ulama NU 2023 menetapkan bahwa menanyakan keagamaan kepada AI boleh, tetapi haram menjadikannya sebagai pedoman yang diamalkan. "Dilarang atau diharamkan atau tidak boleh (memedomani jawaban keagamaan AI)," katanya saat Konferensi Pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta melansir dari NU Online, Selasa (19/9/2023)
Pria yang akrab disapa Gus Hasan tersebut mengatakan, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah alasan.
Pertama, kebenaran AI ini belum terjamin, meskipun pengetahuannya mungkin bisa melampaui manusia.
"AI ini walaupun mempunyai kecerdasan yang mungkin bisa melampaui manusia, akan tetapi dia ini belum bisa dijadikan objek memohon fatwa karena unsur kebenarannya masih belum bisa dijamin," tuturnya.
Kiai yang juga selaku salah seorang Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut mengatakan bahwa larangan ini juga dihantui jawaban yang halusinatif, berhalusinasi.
"Ketergantungan pada informasi yang diterima AI tersebut," ujarnya.
Apalagi AI ini masih diproduksi oleh orang-orang non-Muslim. Menurutnya, hal ini menimbulkan bias tersendiri dalam jawaban yang tersaji. "Dan sementara ini masih banyak diproduksi oleh perusahaan-perusahaa. digital yang bebasis non-Muslim," kata Pengasuh Pondok Pesantren Ash-Shiddiqiyah 3, Cilamaya, Karawang, Jawa Barat itu.
Sebagai informasi, Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama NU 2023 ini juga membahas perihal tata kelola dan manfaat dam haji tamattu. Dalam hal ini, dam haji tamattu harus disembelih di Tanah Haram, sedangkan distribusinya boleh di tanah halal, seperti Indonesia.
Selain itu, Komisi ini juga merekomendasikan agar pemerintah mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH) di Tanah Haram untuk memvalidasi keabsahan dam haji tamattu' itu.
