Kemenag Perkuat Program Kemandirian Pesantren Upaya Dukung Ekonomi Nasional

Bandung, NU Online Jabar
Kementerian Agama berkomitmen untuk meningkatkan peran pesantren dalam pengembangan ekonomi nasional melalui penguatan program kemandirian pesantren. Selama lima tahun ke depan, Kementerian akan fokus pada penyusunan dan pelaksanaan program yang mendukung pembangunan ekonomi berbasis pesantren.

Tenaga Ahli Menteri Agama, Hasanudin Ali, menegaskan pentingnya pengembangan kapasitas manajerial dan sumber daya manusia di pesantren. 

"Program-program spesifik yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan sumber daya manusia di pesantren harus segera disiapkan," ujarnya saat membuka Evaluasi Pelaksanaan Program Kemandirian Pesantren di Jakarta, Rabu (21/8/2024) seperti dikutip dari laman resmi kemenag.

Hasanudin juga menekankan pentingnya akselerasi dalam pemberian bantuan serta peningkatan kualitas program untuk mencapai tujuan tersebut. Evaluasi terhadap program yang telah berjalan sejak 2021 hingga 2024 menjadi fokus utama guna memperbaiki kekurangan dan memberikan panduan dalam penyusunan program-program mendatang.

"Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan memberikan panduan yang jelas dalam penyusunan program-program mendatang," tambah Hasanudin.

Selain itu, Hasanudin menyoroti perlunya satu data terpadu di Kementerian Agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan dan urusan keagamaan. Data ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Penciptaan ekosistem pesantren yang mandiri juga menjadi sorotan utama. Hasanudin berharap pesantren dapat berkembang tanpa bergantung pada bantuan eksternal. "Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah akses pesantren ke pasar yang lebih luas, yang memerlukan dukungan dalam pemasaran produk pesantren ke luar lingkungan internalnya," jelasnya.

Dengan komitmen dan semangat bersama, Hasanudin optimistis bahwa pesantren di Indonesia akan menjadi lebih mandiri, berdaya saing, dan berjaya di masa depan. Peta jalan yang dihasilkan dari diskusi dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi panduan strategis dalam mewujudkan cita-cita tersebut.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Basnang Said, mengungkapkan bahwa penyesuaian nomenklatur Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 telah dimulai. Salah satu perubahan signifikan adalah pembentukan unit eselon 3 yang akan menangani program-program prioritas, termasuk yang berkaitan dengan pesantren.

Dalam persiapan menuju 2025-2029, Basnang menambahkan bahwa peta jalan pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren hingga 2045 telah dirancang dengan fokus pada pengintegrasian undang-undang pesantren ke dalam seluruh perencanaan. 

"Kami juga telah menyusun profil santri Indonesia sebagai acuan untuk setiap anak yang belajar di pesantren, baik dalam pendidikan formal maupun non-formal," jelas Basnang.

​​​​​​​Plt. Kasubdit Pendidikan Pesantren, Siti Sakdiyah, melaporkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi dalam pelaksanaan program dari tahun ke tahun, program kemandirian pesantren tahap pertama (2021-2024) telah berjalan dengan cukup baik. Kendala terkait anggaran dan target program yang belum tercapai menjadi perhatian khusus.

Pada tahap kedua (2024-2029), Kementerian Agama akan lebih fokus pada peningkatan kemandirian pesantren dalam bidang ekonomi dan bisnis. Program-program baru akan disusun berdasarkan evaluasi dari tahap pertama untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas kemandirian pesantren.