Konbes NU 2025: Bahas Rencana Stratejik, PWNU Minta Rumah Sakit hingga Mediasi Keamanan

Bandung, NU Online Jabar
Komisi Program Konferensi Besar (Konbes) Nahdhatul Ulama (NU) 2025 membahas masalah dan rencana Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) seluruh Indonesia.

Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU Ufi Ulfiah mengatakan bahwasanya para PWNU bisa menyebutkan menjadi kebutuhan di daerah nya masing-masing untuk dilaporkan ke PBNU.

"Para PWNU di Indonesia bisa melaporkan kebutuhan di daerahnya kemudian kami dari Lakpesdam dan Bappenu akan membuat rencana stratejik mengenai program yang diajukan," ucap Ufi di Hotel Sultan, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025).

Ufi meminta para PWNU di Indonesia untuk menyelaraskan antara program yang sudah dilaksanakan oleh PBNU, ia juga meminta PWNU tidak menganulir kebijakan nya PBNU melainkan melakukan rekognisi.

"Saya minta para PWNU untuk merelevansi apa yang sudah dilakukan oleh PBNU jangan dianulir melainkan rekomnisi," katanya.

Ketua PWNU Kalimantan Tengah Wahyudie menyampaikan permintaannya kepada PBNU untuk dibangunkan rumah sakit beserta lembaga perguruan tinggi Nahdhatul Ulama di daerah Kalimantan Tengah.

"Kami meminta kepada PBNU untuk membangun sebuah rumah sakit dan perguruan tinggi di wilayah Kalimantan Tengah karena kami tidak punya itu," tuturnya.

Senada dengan itu, perwakilan PWNU Papua Barat daya Rofiul Amri juga meminta untuk pembangunan lembaga pendidikan karena menurutnya mereka telah membebaskan tanah wakaf atas nama NU yang digunakan hanya untuk masjid saja.

"Kami meminta PBNU untuk memanfaatkan tanah wakaf setempat untuk lembaga pendidikan, karena dipertanyakan oleh masyarakat lain hanya ada masjid saja di tanah itu," imbuh Rofiul.

Berbeda dengan yang lainnya perwakilan PWNU Papua tengah dan Papua Pegunungan meminta PBNU untuk memediasi kerja sama dengan TNI dan Polri dikarenakan tidak kondusifnya melaksanakan kegiatan atau program yang disebabkan KKB.

"Kami meminta PBNU untuk melakukan kerja sama dengan TNI dan Polri karena setiap kami mau melakukan program disana kami khawatir terhadap keselamatan kami yang disebabkan oleh OPM disana," ungkapnya.