Bandung, NU Online Jabar
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat Drs H Ajam Mustajam M.Si mengatakan, GP Ansor memiliki peran strategis dan signifikan dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Ia menilai, GP Ansor mampu mempertahankan eksistensi dirinya, mampu mendorong percepatan mobilitas sosial, politik, dan kebudayaan bagi anggotanya, serta mampu menunjukkan kualitas peran maupun kualitas keanggotaannya.
Hal tersebut diungkapkan saat menghadiri pembukaan Rapat Koordinator Wilayah (Rakorwil) GP Ansor Jawa Barat yang bertempat di Gedung Aulia PWNU Jawa Barat pada Rabu (12/4/2023).
H Ajam menyebutkan, sebagai organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia, GP Ansor memainkan peran penting dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda Nahdlatul Ulama. Menurutnya, GP Ansor bersama organ-organ NU lainnya terus memperjuangkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, nilai-nilai yang bermakna dan berfaedah bagi kehidupan umat sekaligus membantu menjaga harmoni di tengah masyarakat.
"GP Ansor NU juga ikut berperan aktif dalam memajukan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program sosial, pendidikan, dan peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat," tegasnya.
H Ajam juga menuturkan, secara khusus GP Ansor memainkan peran penting dalam memperjuangkan demokrasi, kedamaian, dan kerukunan umat beragama serta perlindungan kelompok minoritas. Ia menjelaskan, adanya Rakorwil ini jadi momentum penting untuk menegaskan komitmen GP Ansor Jawa Barat dalam membangun karakter dan budaya masyarakat yang maju dan toleran.
"Setelah hampir 90 tahun berkarya dan berjuang, GP Ansor harus terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya, khususnya yang memiliki konsen serupa dalam penguatan demokrasi dan moderasi beragama. Sinergi itu penting diperkuat karena kita memasuki tahun-tahun politik. Menjelang pemilu 2024, biasanya sejumlah kalangan menggunakan agama dan politik identitas sebagai cara untuk meraih suara dan simpati. Umat beragama kerap dijadikan sasaran dan subjek untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan juga politik identitas," paparnya.
Menurutnya, GP Ansor dan organisasi kepemudaan lainnya memiliki peran yang sangat vital untuk menangkal dan mencegah politisasi agama dan politik identitas serta memperkuat toleransi dan ikatan sosial.
"Karenanya, pemerintah dan ormas keagamaan, termasuk GP Ansor harus bekerja sama untuk menjaga agar masyarakat terjaga dan terbebas dari politik identitas serta politisasi agama. Beberapa tahun terakhir kita melihat makin menguatnya gerakan intoleransi dan radikalisme yang memecah belah persatuan dan kedamaian bangsa ini," tegasnya.
"Misalnya, kita melihat banyak kelompok mayoritas yang mempersekusi dan mengintimidasi kelompok minoritas. Kita melihat masih banyak kelompok masyarakat yang tidak bisa mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara. Fenomena itu tentu saja menjadi tantangan besar bagi GP Ansor dan komponen masyarakat lainnya," tambahnya.
Pria yang juga merupakan salah seorang A'wan PWNU Jawa Barat tersebut mengaku, sejarah menunjukkan betapa sesungguhnya Kementerian Agama tidak bisa dipisahkan dari Nahdlatul Ulama.
"Bisa dikatakan, Kementerian Agama lahir dan tumbuh dari Nahdlatul Ulama. Maka, Kementerian Agama dan Gerakan Pemuda Ansor itu bagaikan saudara lain ibu. Karenanya, kami dari Kementerian Agama memliki harapan besar kepada GP Ansor untuk senantiasa mengawal dan ikut dalam pembangunan keagamaan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat," harapnya.
Gus Menteri yakni Gus Yaqut Cholil Qaumas, sambung H Ajam, telah menetapkan sembilan kebijakan strategis dalam outlook Kementerian Agama tahun 2023 yang meliputi: (1) Akselerasi Moderasi Beragama: Menangkal Potensi Politik Identitas; (2) Advokasi Perijinan Rumah Ibadah dan Penguatan Sistem Peringatan Dini Konflik Keagamaan; (3) Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Penyuluh; (4) Percepatan Sertifikasi Halal; (5) Mempertahankan Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Haji; (6) Inovasi dan Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf dan Pengawasan Dana Sosial Umat; (7) Alih Status Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan; dan Transformasi Kelembagaan Pendidikan Agama dan Keagamaan, (8) Peningkatan Profesionalisme ASN (9) Akselerasi Regulasi Layanan Keagamaan.
Ia berharap, dengan peran dan posisinya yang khas sebagai organisasi kepemudaan GP Ansor diharapkan bisa ikut serta dan bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk mengawal sembilan kebijakan strategis tersebut.
Marilah kita terus memperkuat dan mengembangkan GP Ansor khususnya di Jawa Barat agar terus memberikan sumbangsih bagi perkembangan Islam dan kemajuan Indonesia," pungkas H Ajam.
Pewarta: Muhammad Rizqy Fauzi
