Pencatatan Warisan Budaya Takbenda Indonesia, Toto Sucipto: Simbol Jatidiri dan Persatuan Bangsa

Salah satu ikhtiar upaya perlindungan terhadap warisan budaya adalah melalui pencatatan atau pendataan. Kegiatan pencatatan warisan budaya bangsa telah dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan dan masa kolonial, serta dilanjutkan setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dan perseorangan.

Demikian pula, pencatatan menyeluruh tentang warisan budaya takbenda (WBTB) pernah diusahakan sejak tahun 1976 melalui proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Dalam perkembangannya, kegiatan itu antara lain dikenal sebagai Sistem Informasi Kebudayaan Terpadu (SIKT) dan Peta Budaya.

Sejak Indonesia menjadi Negara Pihak Konvensi 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, sesuai pasal 11 dan 12 Konvensi 2003, Indonesia diwajibkan untuk mengatur identifikasi dan inventarisasi WBTB yang ada di wilayah Republik Indonesia dalam satu atau lebih inventaris yang dimutakhirkan secara berkala. Mulai tahun 2009, secara intensif, pemerintah melaksanakan pencatatan WBTB.

Menurut Sekretaris Tim Ahli WBTB Indonesia dan Asesor Kompetensi Bidang WBTB, Toto Sucipto, warisan budaya takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian atau penciptaan kembali. Setelah melalui proses penetapan budaya tak benda, lalu menjadi hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda.

Berdasar Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013, warisan budaya takbenda Indonesia mencakup tradisi lisan dan ekspresi, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritus, perayaan pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, serta kemahiran dan kerajinan tradisional\

“Mulai tahun 2009, secara intensif, pemerintah melaksanakan pencatatan WBTB dengan program Registrasi Nasional Pencatatan WBTB,” ujarnya, Rabu (1/1/2025).

Seiring dengan amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sejak 2018 dimulai pengumpulan data kebudayaan tentang Satu Data Indonesia terkait verifikasi dan validasi data kebudayaan yang melibatkan semua pihak seperti pemerintah provinsi dan kota/kabupaten, serta unsur masyarakat.

Hasilnya, jumlah data objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang terhimpun relatif banyak. “Terkait hal itu, perlu kiranya kerjasama setiap elemen warga negara guna menjadikan data yang ada layak digunakan sebagai materi usulan penetapan menjadi WBTB Indonesia. Demikian juga, sistem aplikasinya perlu terus menerus disempurnakan untuk memperlancar langkah, terutama terkait dengan publikasi OPK dan usul penetapan menjadi WBTB Indonesia,” tutur Toto Sucipto.

Sebagai produk hukum, penetapan harus memuat informasi yang jelas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kekayaan budaya yang ditetapkan. Informasi tersebut tertuang dalam wujud dokumen seperti formulir penetapan, foto, video, serta kajian. Menurutnya, penetapan WBTB bertujuan melestarikan warisan budaya takbenda Indonesia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, memperkuat karakter, identitas, dan kepribadian bangsa, serta mempromosikannya kepada masyarakat luas.

“Dengan demikian penetapan WBTB yang merupakan perlambang indentitas budaya masyarakat, juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Toto Sucipto, pituin Subang, yang lahir tanggal 20 April 1965. Lulus dari Jurusan Antropologi Universitas Padjadjaran tahun 1990, lalu menjadi peneliti di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Bandung (kini Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX). Dia telah banyak menulis dan mempublikasikan hasil penelitian dan pendokumentasian mengenai kebudayaan di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Lampung.

Tahun 2006 hingga 2016 Toto Sucipto menjadi Kepala BKSNT Bandung dengan wilayah kerja Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Lampung, serta Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kepulauan Riau yang membawahi Kepulauan Riau, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jambi (2017-2023). Setelah pensiun tahun 2023, dia menjabat sebagai Sekretaris Tim Ahli WBTB Indonesia dan menjadi Asesor Kompetensi Bidang WBTB.

Terkait hakekat penetapan WBTB Indonesia, dia menjelaskan, budaya takbenda merupakan simbol identitas budaya masyarakat yang memiliki nilai penting bagi bangsa dan negara. “Kandungan nilai-nilai WBTB sejatinya dapat meningkatkan kesadaran akan jatidiri dan persatuan bangsa. Selain itu, mempunyai nilai diplomasi,” ucapnya.

Saat Sidang Penetapan WBTB Indonesia, Agustus 2024 lalu, menghasilkan keputusan 272 usulan dari berbagai provinsi yang direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai WBTB Indonesia 2024. Disebut istilah “direkomendasikan untuk ditetapkan” karena ketetapan resminya oleh Menteri Kebudayaan, disertai SK dan sertifikat.

Hingga 2024, terdapat 2.213 karya budaya dari seluruh provinsi yang telah ditetapkan sebagai WBTB Indonesia. Adapun untuk tingkat dunia, sejak 2008 sampai 2024, terdapat 16 WBTB Indonesia yang telah diakui UNESCO. Penetapan WBTB merupakan langkah penting dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan Indonesia. Dengan komitmen bersama, WBTB Indonesia akan tetap hidup lestari dan berkembang untuk generasi mendatang.

“Integrasi dan kemudahan akses data serta sistem pendataan, akan mempermudah pengambilan kebijakan dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan,” kata Toto Sucipto.