Dalam kurang lebih empat bulan ini, bangsa Indonesia telah dihadapkan pada hiruk pikuk tentang batasan usia seseorang bisa dicalonkan sebagai Capres dan Cawapres untuk pemilu tahun 2024. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi pengawal utama konstitusi, nyatanya justru melahirkan kontroversi yang berujung pada pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin oleh mantan Ketua MK, Prof Jimly Assiddique. Keputusan akhir MKMK yang dibacakan pada hari Selasa, 7 Nopember 2023 tidak juga menyurutkan serta merta kontroversi ini, sebaliknya akan menjadi warna tersendiri pada perjalanan politik nasional akhir tahun ini dan selama tahun depan. Fakta ini menjadi ironis jika melihat sejarah bagaimana empat bulan ini (Agustus , September, Oktober hingga Nopember), pada tahun 1945 juga begitu sangat krusial dalam masa mempertahankan kemerdekaan RI yang menjadi modal utama berdiri tegaknya Republik ini yang berdasarkan UUD 1945.
Tanggal 10 Nopember telah ditetapkan oleh Presiden Sukarno sebagai Hari Pahlawan melalui Keppres no. 316 tahun 1959. Namun 10 Nopember bisa dikatakan puncak dari berbagai peristiwa heroik yang terjadi sebelumnya. Sejak dibacakannya teks Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia yang tengah mengalami euforia yang luar biasa terus bergerak mengumandangkan sekaligus menyebarkan kemerdekaan ke berbagai penjuru tanah air. Pada tanggal 1 September 1945, tersebar seruan untuk mengibarkan secara serentak bendara merah putih. Tanggal 17 September, sosok ulama besar dan kharismatik, Syekh Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa tentang jihad mempertahankan kemerdekaan. Dua peristiwa yang terjadi dalam rentang satu bulan paska pembacaan proklamasi ini jelas menunjukkan begitu tingginya bara semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dari segala hal yang mungkin terjadi di tengah masa transisi yang sedang berjalan.
Insiden pertama dalam konteks mempertahankan kemerdekaan ini terjadi di Hotel Yamato Surabaya. Peristiwa ini diawali oleh kedatangan pasukan Belanda ke Surabaya yang dipimpin oleh W.V.Ch. Ploegman pada tanggal 18 September 1945. Kedatangan mereka menjadi bermasalah ketika pasukan Belanda tanpa persetujuan pihak Republik Indonesia (RI) mengibarkan bendara Belanda dengan warna Merah Putih Biru. Pengibaran bendera penjajah ini tentu saja memancing kemarahan para pemuda Surabaya yang tengah diliputi tingginya semangat kemerdekaan. Hanya berselang satu hari, para pemuda Surabaya berkumpul untuk berunjuk rasa menuntut penurunan Belanda.
Dalam situasi yang menegangkan tersebut, Sudirman yang saat itu menjabat sebagai residen Surabaya meminta Ploegman dan pasukannya untuk menurunkan bendera tersebut. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah. Menyikapi penolakan tersebut, para pemuda bergerak termasuk salah seorangnya bernama Sidik yang langsung menyerang Ploegman dan mencekiknya. Ploegman yang membawa pistol menembakkannya ke badan Sidik. Keduanya dinyatakan tewas dengan sebab berbeda. Tentu saja peristiwa ini menimbulkan konflik fisik. Akhirnya para pemuda yang dipimpin Hariono dan Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda dan merobek bagian yang berwarna biru sebelum kembali dikibarkan dengan hanya meninggalkan warna merah putih.
Peristiwa tersebut tentu saja meningkatkan ketegangan hubungan antara pihak Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang mewakili kepentingan Pemerintah Belanda yang ingin mengembalikan Indonesia sebagai wilayah jajahannya maupun pihak Republik yang tetap mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan. Situasi semakin tegang tatkala satu bulan lebih sejak peristiwa Hotel Yamato itu, pasukan sekutu di bawah bendera Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) dibawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 25 Oktober. Jika dilihat dari misinya untuk mengembalikan keteraturan dan ketertiban paska proklamasi tentu saja mereka disambut baik oleh kedua belah pihak yang bersitegang saat itu.
Namun sambutan positif tersebut terutama dari pihak Republik tidak berlangsung lama. Hanya dua hari sejak mendarat, pasukan AFNEI melakukan penyerangan terhadap Penjara Kalisosok untuk membebaskan tahanan Belanda yang ditawan oleh para pemuda Republik. Tentu saja tindakan ini menyebabkan kemarahan. Sebagai balasan, para pemuda menyerang pos-pos pasukan AFNEI. Puncaknya pada tanggal 30 Oktober, pimpinan AFNEI, Brigjen Mallaby tewas terbunuh dalam pertempuran di Jembatan Merah Surabaya. Tewasnya pemimpin tinggi ini tentu saja membuat pimpinan tertinggi pasukan sekutu murka. Tidak lama setelah itu, Mayor Jenderal Mansergh mengeluarkan ultimatum kepada seluruh pihak pendukung Republik untuk menyerahkan senjata paling lambat tanggal 10 Nopember 1945.
Terhadap ultimatum tersebut, para pendukung kemerdekaan bukannya menyurutkan tekadnya. Sebaliknya, mereka justru bersiap menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi sekalipun sangat pahit. Pada situasi seperti inilah tampil tokoh-tokoh legendaris pembela kemerdekaan seperti Sutomo, Syekh Hasyim Asy’ari, KH Wahab Hasbullah dan lain-lain. Mereka didukung oleh berbagai elemen masyarakat termasuk komunitas pesantren. Maka ketika tiba batas waktu ultimatum tersebut, para pejuang menyambutnya dengan pertempuran yang dahsyat. Pertempuran ini berlangsung mulai dari tanggal 10 hingga 28 Nopember 1945 dengan puluhan ribu nyawa terpanggang timah panas dan ratusan ribu lainnya mengungsi.
Melakukan kilas balik sejarah atas semua rangkaian peristiwa heroik tersebut dan menyaksikan fenomena krisis konstitusi yang terjadi pada bulan yang hampir sama, ada rasa pedih sekaligus malu sebagai sebuah bangsa. Pengorbanan yang begitu dahsyat para pejuang seyogyanya mengingatkan kita untuk menjaga marwah konstitusi yang menjadi fondasi bangsa yang dipertahankan secara berdarah-darah.
Wallahu’alam.
Didin Nurul Rosidin, Direktur Pesantren Terpadu Al-Mutawally Kuningan, Wakil Rais Syuriah PCNU Kuningan, Guru Besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon.