Kenaikan Utang RI Capai Rp 2.000 Triliun, Ini Hasil Munas dan Konbes NU 2021
Jakarta, NU Online Jabar
Kenaikan utang negara selama satu tahun mencapai Rp. 2.000 triliun. Hal tersebut digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh sebab itu, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2021 merekomendasikan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar mampu mengawal secara intensif penggunaan anggaran PEN, termasuk yang digunakan untuk bantuan sosial.
Apabila hal ini mampu dikawal secara intensif terkait anggaran PEN yang salah stau caranya dengan mengoptimalkan fungsi dan penindakan, maka akan berdampak positif bagi KPK dalam meningkatkan kepercayaan publik. Trelebih pasca terbitnya Undang-Undang (UU) KPK yang dilakukan pada 2019 lalu.
“Kita dorong KPK agar lebih mengawasi anggaran PEN yang sangat besar. Karena kita bisa lihat jumlah utang pemerintah dalam satu tahun ini sangat signifikan. Berdasarkan audit BPK (Badan Pengawas Keuangan) selama setahun ada peningkatan jumlah utang pemerintah ada Rp2.000 triliun,” kata Sekretaris Komisi Rekomendasi Munas-Konbes 2021 M Kholid Syeirazi, dilansir dari nu.or.id.
Tercatat, utang pemerintah kini naik dari yang semula Rp4.778 triliun pada 2019 menjadi Rp6.074 triliun pada 2020. Menurutnya, anggaran sebesar itu harus betul-betul diawasi penggunaannya oleh KPK agar tidak menjadi 'bancakan' di kalangan para pejabat.
“Kalau jadi 'bancakan' itu pasti tidak tepat sasaran dan tepat guna,” ungkapnya yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU).
Selain itu, bidang polhukam di Komisi Rekomendasi Munas-Konbes NU 2021 ini juga menyoroti soal pandemi Covid-19 yang kerapkali dijadikan sebagai panggung pencitraan bagi para pejabat. Salah satunya ketika para pejabat itu menggelar program vaksinasi.
“Jadi itu kita soroti juga. Vaksinasi itu tidak usah gerudukan. Turun ke bawah untuk cari panggung. Vaksinasi ya suntik-suntik saja. Nggak usah pakai ritual yang justru mengerahkan dan memobilisasi massa. Ajudannya saja berapa, pengawalnya berapa, itu justru malah menimbulkan kerumunan,” kata Kholid.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengungkapkan, Komisi Rekomendasi Munas-Konbes NU 2021 mendorong agar pemerintah pusat juga daerah harus fokus pada penanganan pandemi Covid-19 sebagai isu kesehatan dan kemanusiaan, bukan untuk kepentingan politik partisan. Bukan hanya itu, kebijakan pemerintah yang mengetatkan pergerakan masyarakat di dalam negeri tetapi justru melonggarkan tenaga kerja asing dari luar negeri. Menurut Khalid, hal ini akan menimbulkan kesan buruk kepada pemerintah.
“Saya kira pemerintah perlu berhati-hati, jangan sampai ambivalen (dalam membuat kebijakan). Di satu sisi tenaga kerja asing itu dikasih keleluasaan untuk masuk, sementara warganya sendiri itu dibatasi,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah harus punya sense of crisis (kepekaan terhadap krisis) dengan berempati kepada orang-orang yang saat ini tengah berjuang tetapi justru dibatasi pergerakannya dan dilarang keluar rumah.
“Jangan sampai kita sudah ketat di dalam, sementara arus dari luar dibuat longgar. Nah itu nanti menimbulkan isu-isu yang tidak sedap bagi pemerintah. Jadi rekomendasi kami ini (bersifat) harapan dan imbauan agar pemerintah mendengar masukan dari akar rumput organisasi masyarakat sipil seperti NU dengan warga yang sangat besar,” katanya.
Suara tersebut, menurut Kholid, harus didengarkan oleh pemerintah agar kemudian menuangkannya ke dalam proses legal pembuatan kebijakan negara.
“Karena yang pegang kekuasaan kan pemerintah,” pungkasnya.
Editor: Muhammad Rizqy Fauzi
