Ini Imbauan PBNU untuk Nahdliyin Jelang Pemilu 2024
Bandung, NU Online Jabar
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau kepada seluruh warga nahdliyin umumnya seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga stabilitas menuju proses pemilihan umum yang akan datang pada tahun 2024.
Imbauan tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam upaya memastikan bahwa proses demokrasi berjalan lancar dan tanpa melahirkan konflik yang mengganggu. Gus Yahya juga menegaskan bahwa aktor politik merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam kelangsungan proses pemilu.
“Pertama-tama, saya ingin sampaikan yang paling bertanggung jawab apakah pemilu itu nanti berjalan dengan baik atau tidak adalah aktor-aktor politik. Bagaimana kelakuan mereka di dalam berkompetisi, itu yang paling menentukan,” ungkap Gus Yahya sapaan akrabnya di Kantor PBNU dilansir NU Online, Sabtu (2/9/2023).
Melansir NU Online Menurut Gus Yahya harus menjadi kesadaran semua orang bahwa keutuhan bangsa dan negara adalah nomor satu, terlepas dari segala macam kompetisi persaingan dan sebagainya.
“Dan saya kira rakyat harus menjadikan ini juga sebagai tolak ukur. Kalau ada aktor yang main rusak-rusakan ya, jangan dipilih, begitu saja,” ungkap Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, Jawa Tengah itu.
Gus Yahya menambahkan, poin selanjutnya yang perlu diingat adalah meningkatkan kesadaran bahwa pemilu merupakan salah satu instrumen dan prosedur dalam demokrasi. Ini adalah mekanisme di mana rakyat mengungkapkan pandangan politik dan memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan rakyat.
“Yang kedua, mari kita kembangkan kesadaran bahwa demokrasi ini prosedur saja. Ini bukan soal hidup mati, ini bukan perang sabil, soal memilih Imam Mahdi, misalnya. Bukan soal begitu,” terangnya.
“Prosedur saja, karena kita butuh pemimpin, kita sudah sepakat menjadi republik dengan demokrasi caranya memilih pemimpin melalui prosedur pemilu. Dan mari kita membuat pilihan kita, masing-masing boleh beda, saya dengan Sekjen belum tentu sama pilihannya, dengan yang lain-lain ini (juga). Tapi, mari kita biasakan diri untuk beda dengan santai. Supaya hidup ini lebih nyaman untuk semua orang,” tutup dia
Tidak ada Calon atasnama NU
Pada kesempatan tersebut, Gus Yahya juga menegaskan tidak ada satupun calon Presiden atau wakil Presiden atas nama Nahdlatul Ulama (NU).
“Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon itu atas nama kredibilitasnya, atas nama perilakunya sendiri-sendiri bukan atas nama NU," tegasnya
Secara struktural, kata Gus Yahya, NU maupun kiai-kiai NU juga tidak akan memberikan dukungan kepada calon tertentu.
"Kalau ada klaim, kiai-kiai NU merestui itu sama sekali tidak betul. Selama ini tidak ada pembicaraan terkait calon Presiden atau wakil Presiden," kata Gus Yahya.
Kalau pun ada warga NU yang ingin mencalonkan diri; Gus Yahya mempersilakan untuk bisa berjuang lewat partai politik bukan lewat NU.
"Orang tahu NU ini punya warga banyak sekali. Survei Alfara 52,9 persen populasi Muslim Indonesia mengaku NU," kata dia.
Politik Kebangsaan Warga NU
Terkait pedoman politik warga NU, Rais Aam PBNU 1999-2014, KH A Sahal Mahfudh saat Rapat Pleno PBNU September 2013 di Pondok Pesantren UNSIQ Al-Asy’ariyah Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah mengungkapkan politik kebangsaan warga NU.
Dalam politik kebangsaan berarti NU, kata Kiai Sahal, harus istiqamah dan proaktif mempertahankan NKRI sebagai wujud final negara bagi bangsa Indonesia. Politik kerakyatan antara lain bermakna NU harus aktif memberikan penyadaran tentang hak-hak dan kewajiban rakyat, melindungi dan membela mereka dari perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun.
"Etika berpolitik harus selalu ditanamkan NU kepada kader dan warganya pada khususnya, dan masyarakat serta bangsa pada umumnya, agar berlangsung kehidupan politik yang santun dan bermoral yang tidak menghalalkan segala cara," ungkap Kiai Sahal.
Dengan menjaga NU untuk bergerak pada tataran politik tingkat tinggi inilah, jalinan persaudaraan di lingkungan warga NU dapat terpelihara.
