Gus Yahya Sebut Politik Identitas adalah Penipuan, Alat untuk Menutupi Kekurangan dalam Kompetisi
Bandung, NU Online Jabar
Politik identitas kerap muncul pada perhelatan jelang pemilihan umum (Pemilu). Politik identitas ini yaitu politik yang mengatasnamakan identitas tertentu untuk menggalang dukungan dari masa yang banyak. menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyebut aktor politik yang kerap memainkan politik identitas dalam kontestasi pemilu sebagai penipu. Pasalnya, kata dia, politik identitas hanyalah alat untuk menutupi kekurangan dirinya dalam kompetisi.
“Politikus yang pake identitas sebagai alat politiknya itu penipu,” ujar Gus Yahya, saat menerima kunjungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, sebagaimana diberitakan NU Online, Selasa (28/2/2023).
Menurutnya aktor politik yang memainkan politik identitas tidak memiliki keberanian atau gagasan yang layak diberikan kepada publik. “Mereka menipu pemilih dengan artikulasi identitas,” kata tokoh kelahiran Rembang, 16 Februari 1966 itu.
Maka, lanjut dia, tidak berlebihan jika para pemain politik identitas dijuluki sebagai penipu karena dampak nyata politik identitas adalah memustahilkan musyawarah mufakat, yang dapat merugikan bangsa.
“Politik identitas akan menimbulkan perpecahan, akan memustahilkan musyawarah mufakat, sementara kompetisi politik ke depan itu bersifat absolut dan rasional gak mungkin ada negosiasi dan gak mungkin ada kompromi karena pertaruhannya institusi,” ucap Gus Yahya.
Untuk memeranginya, terang dia, Bawaslu RI bertanggungjawab menyiapkan narasi-narasi yang memuat visi kebangsaan yang paling mendasar, yakni Pancasila (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan).
“Nanti itu orang akan berebut narasi, bahkan sekarang saja sudah mulai. Jadi, narasinya harus jelas. Dan dari narasi itu harus ada jabaran tagline atau kata kunci untuk diseminasi sehingga masyarakat tidak terpengaruh oleh noice (percakapan kosong) yang dibangun masyarakat,” terang dia.
Hal itu selaras dengan permohonan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja yang meminta PBNU untuk bersinergi menciptakan pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang damai, sejuk, kondusif, berintegritas, jujur, adil dan bermartabat.
Bagja berharap PBNU bisa dijadikan rujukan bersama untuk menyampaikan kepada para kiai atau pimpinan alim ulama di pondok pesantren tentang visi pemilu tersebut.
“Kami akan melakukan berbagai aksi dalam menanggulangi sosialisasi politik praktis. Ini harus melibatkan ormas berpengaruh dan yang memiliki banyak jamaah dan tempat ibadah, yaitu NU dan Muhammadiyah,” jelas Bagja.
Editor: Abdul Manap
