• logo nu online
Home Nasional Warta Sejarah Khutbah Taushiyah Kuluwung Ubudiyah Daerah Keislaman Syariah Obituari Risalah Doa Tokoh Tauhid Profil Hikmah Opini Wawancara PWNU Ngalogat Ekonomi Lainnya
Sabtu, 4 Mei 2024

Nasional

HAJI 2023

Dirjend PHU Sebut Biaya Haji Per Provinsi akan Berbeda-beda, Ini Penjelasannya

Dirjend PHU Sebut Biaya Haji Per Provinsi akan Berbeda-beda, Ini Penjelasannya
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag), Hilman Latief (Foto: NU Online)
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag), Hilman Latief (Foto: NU Online)


Bandung, NU Online Jabar
Jumlah atau besaran biaya haji per provinsi akan berbeda-beda, hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag), Hilman Latief. Kesepakatan antara pemerintah dan DPR tentang biaya haji yang telah diputuskan merupakan nilai rata-rata. Keputusan final jumlah kepastian biaya haji nantinya akan ditentukan melalui Keputusan Presiden (Keppres). 


"Di dalam Keppres itu akan tercantum juga biaya jamaah per-embarkasi. Jadi yang disebut dengan 49 juta rupiah itu adalah nilai rata-rata," katanya dalam podcast Ngobrolin Persiapan Haji 2023 bersama Dirjen PHU di kutip NU Online Jabar dari NU Online, Senin (5/3/2023). 


Berdasarkan kesepakatan Pemerintah-DPR, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung dan dibayarkan jamaah adalah Rp49.812.700,26 atau 55,3 persen dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Biaya ini digunakan untuk biaya penerbangan, biaya hidup, dan sebagian biaya paket layanan masyair 


Hilman menyebut provinsi di kawasan barat di pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatre Barat, dan Kawasan Batam akan lebih murah dibanding dengan yang ada di Pulau Jawa seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Terkait hal ini pihaknya sudah menyepakati harga kursi pesawat setiap embarkasi dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlaines yang selanjutnya segera diproses untuk ditetapkan melalui Keppres.


"Mudah-mudahan Minggu kedua Maret itu kita sudah bisa melakukan pelunasan,” ungkapnya. 


Meskipun Keppres belum keluar, Hilman mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan verifikasi data sehingga jamaah yang sudah masuk dalam kuota sudah siap melunasi di pertengahan Maret.  


Jamaah yang diprioritaskan untuk masuk kuota keberangkatan pada tahun ini jelas Hilman adalah jamaah yang lunas tunda. Menurutnya ada separuh kuota yang pada jamaah tahun 2020 belum berangkat dan diprioritaskan pada tahun ini. Kemudian prioritas selanjutnya adalah mereka yang masuk kuota tahun 2023.


“Namanya memang masih belum kita keluarkan karena ini harus sesuai urutannya,” jelasnya sembari menegaskan bahwa tidak bisa mengubah nomor urut keberangkatan. 


Ia pun menegaskan bahwa ibadah haji adalah ibadah panggilan yang semua umat Islam pasti menginginkan untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Namun semuanya butuh perjuangan, termasuk perjuangan dalam menunggu masa keberangkatan.


“Kuatkan niat dan Insya Allah kalau sudah waktunya kita akan mendapatkan panggilan. Semoga jamaah yang akan berangkat juga diberikan kesehatan,” pungkasnya.


Editor: Abdul Manap
 


Nasional Terbaru