Bandung, NU Online Jabar
Bupati Kabupaten Bandung Dadang M. Naser mengaku kecolongan karena terjadi peningkatan warga tertular Covid-19 di beberapa klaster, di antaranya klaster pesantren. Oleh karena itu, wilayahnya disebut sebagai zona merah.
“Ada peningkatan di klaster pesantren. Ada dua pesantren yang kena di Kabupaten Bandung,” ungkapnya seperti dikutip di news.detik.com, Rabu, (18/11). "Kita sekarang ditegur sama pemerintah provinsi menjadi merah," ujar Dadang.
Pengasuh Pondok Pesantren Sirojul Huda Soreang, Kabupaten Bandung, Ajengan Khoiril Anwar berpendapat kata kecolongan dalam KBBI bisa berarti kecurian; kemalingan atau terjadi di luar pengawasan dan pengamatan.
“Nah, permasalahannya apakah sebelumnya Bupati Kabupaten Bandung ini melakukan pengawasan dan pengamatan? Kok tiba-tiba sekarang mengatakan kecolongan. Kemana saja selama ini? Menurut saya, kalau kecolongan itu mereka sebelumnya telah melakukan pengawasan atau bahkan pengawalan,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya Pondok Pesantren Sirojul Huda Parungserab, Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis, (19/11).
Ajengan Anwar berpendapat seharusnya sejak awal Bupati Kabupaten Bandung mempunyai kepedulian terhadap pondok pesantren dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait protokol kesehatan terhadap pondok pesantren.
“Harusnya Bupati bukan sekadar mengakui kecolongan saat ini, dan ber-statement bahwa pesantren menjadi salah satu klaster. Harusnya dari awal Bupati itu lebih care gitu, lebih peduli sama pesantren. Karena yang saya lihat, dari bulan Maret diumumkan sama Presiden bahwa corona itu masuk ke Indonesia, sampai saat ini sebetulnya tidak ada bantuan yang riil, misalkan sosialisasi, pendampingan terkait protokol kesehatan. Nah, tiba-tiba ketika pas ada 2 pesantren menjadi klaster Covid-19 ini, beliau malah mengaku kecolongan,” katanya.
Kalau kecolongan, Bupati harus sempat mendampingi dan membina seluruh pesantren yang ada di kabupaten Bandung, tanpa terkecuali. Harus diperhatikan apakah kiai dan santrinya sudah mendapatkan minimal hand sanitizer.
Ketika ditanya terkait bantuan yang telah didapatkan oleh Pondok Pesantren Sirojul Huda, Khoiril Anwar mengatakan bahwa baru mendapatkan bantuan dari Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama berupa alat kesehatan dan Biaya Operasional (BOP) dari Kementerian Agama RI. Sedangkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bandung yang secara khusus ditujukan belum mendapatkannya, baik bantuan peralatan maupun bantuan pendampingan.
“Sejauh ini saya baru mendapat bantuan dari RMI Jawa Barat, berupa hand sanitizer dan masker. Juga BOP Covid-19 dari Kementerian Agama pusat. Sejauh ini dari Pemerintah Kabupaten hanya bantuan berupa tempat cuci, itu pun ditujukan untuk SMP bukan pondok pesantren. Terus yang pernah datang ke kita itu dari Baznas, itu pun hanya semprot disinfektan dan ngasih 2 (dua) botol kecil hand sanitizer. Belum ada sosialisasi bagaimana caranya, melalui adaptasi barunya, atau harusnya pesantren seperti apa, proses pengajiannya bagaimana, sistem sift atau bagaimana? Nah itu Pemerintah Kabupaten belum pernah menyentuh itu,” tambahnya.
Adapun terkait bantuan tenaga medis serta kebutuhan lain yang akan diberikan oleh Bupati kepada sejumlah Pesantren setelah adanya peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Bandung, Khoiril Anwar menganggap itu sah-sah saja selama tidak ada embel-embel.
“Kalau masalah bantuan saya pikir, sah-sah saja selama bantuan itu tidak ada hubungannya dengan yang aneh-anehlah, tidak ada embel-embel dan itu ikhlas dikeluarkan oleh seorang Pimpinan Daerah terhadap lembaga-lembaga yang ada di wilayahnya. Jangan sampai ada ekses, nih saya bantu tapi begini. Itu tidak baik.” Katanya.
Selanjutnya, Khoiril Anwar berharap adanya tim khusus penanganan Covid-19 yang mendampingi pondok pesantren yang mulai mengadakan kegiatan belajar secara tatap muka.
“Harusnya, pemerintah Kabupaten Bandung menyiapkan tim khusus untuk mendampingi pondok pesantren karena saat ini yang sudah kembali mengadakan pelajaran tatap muka,” pungkasnya.
Pewarta: Chandra Gupta
Editor: Abdullah Alawi
