Pergunu Jawa Barat Tolak Tegas Penghentian CPNS Guru
Bandung, NU Online Jabar
Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat menolak dengan tegas kebijakan pemerintah terkait penghentian penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi guru.
Menurut Ketua Pergunu Jawa Barat, H. Saepuloh, guru merupakan ujung tombak pendidikan yang berfungsi menjadi salah satu faktor dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan SDM bangsa Indonesia di masa yang akan datang.
“Presiden, menteri, anggota DPR, bupati, dan semua yang menjabat hari ini merupakan hasil dari jerih payah dan pengabdian guru,” katanya di kantor PWNU Jawa Barat, Kota Bandung, Ahad (10/1).
Seharusnya, kata guru SMP Negeri 2 Arjasari Kabupaten Bandung ini, mereka harus berpihak dan memikirkan nasib guru. Mereka seharusnya memperbanyak guru PNS, bukan menghentikan penerimaan CPNS formasi guru.
“Mungkin sebagian besar guru, menjadi PNS adalah harapan mereka. Seharusnya pemerintah tidak memupus harapannya,” tegasnya.
Pergunu Jabar menolak alasan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana yang disampaikan pada sebuah media online. Bima beralasan PNS guru merupakan salah satu biang keladi masalah pemerataan pendidikan yang hingga kini belum juga terselesaikan.
Sebagaimana diketahui, menurut Bima, yang dilansir di beberapa media daring mengatakan, dari hasil evaluasi perekrutan CPNS formasi guru, salah satu yang jadi catatan penting adalah banyaknya guru berstatus PNS yang meminta mutasi setelah pengangkatan.
Hal inilah yang menurut pemerintah, dianggap sebagai salah satu biang keladi masalah pemerataan pendidikan hingga kini belum juga terselesaikan.
Alasan tersebut, menurut Pergunu Jawa Barat adalah alasan yang dibuat-buat. Kalau masalahnya banyak PNS guru meminta mutasi, seharusnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang memperketat mutasi itu, bukan menghentikan pengangkatan CPNS guru.
“Pemerintah kan bisa saja tidak mengabulkan izin mutasinya,” katanya.
Oleh karena itu, Pergunu Jawa Barat mendesak agar pemerintah pusat membatalkan penghentian CPNS guru, apa pun alasannya.
“Ketika pengangkatan CPNS dari formasi guru betul di hentikan oleh pemerintah ini merupakan sebuah tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap profesi guru, dan ini merupakan sebuah tindakan yang tidak berkeadilan,” tegasnya.
Kami minta, sambungnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar melayangkan surat nota keberatan terkait penghentian pengangkatan CPNS formasi guru.
“Ini merupakan sebuah ujian bagi Gubernur Jawa Bara Ridwan Kamil, sejauh mana keberpihakannya terhadap guru. Kami guru-guru NU menunggunya,” pungkasnya.
Pewarta: Abdullah Alawi
