LPPNU Jabar Sebut Tiga Solusi untuk Atasi Kerugian Petani Akibat Harga Anjlok
Bandung, NU Online Jabar
Petani mengalami kerugian akibat kuantitas yang tinggi tidak dibarengi dengan harga pokok penjualan (HPP) yang layak. Ketua Lembaga Pengembangan Pertaniaan Nahdlatul Ulama (LPPNU) Jawa Barat, H. Johar Arifin menyarankan tiga solusi untuk menanggulangi kendala tersebut di musim panen selanjutnya.
“Pertama, mohon segera realisasikan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan cepat, sehingga petani dan peternak dapat berbelanja kebutuhan di musim tanam akhir tahun 2020 ini,” jelas Johar saat dihubungi NU Jabar Online, Kamis (24/9) ketika diminta refleksi terkait Hari Pertanian tahun ini.
Realisasi KUR tersebut dinilai dapat membantu petani dan peternak untuk membeli kebutuhan sebelum menanam atau membudidaya. Menurut Johar, peternak dapat segera belanja DOC (day old chicken) alisan anak ayam, pakan dan kebutuhan lainnya yang menunjang proses peternakan. Petani holtikultura, membutuhkan modal untuk belanja benih dan suplementasi agar kerugian di musim ini tidak terulang.
“Termasuk petani padi, banyak ditemukan di daerah Subang, Sumedang, Sukabumi dan Cianjur pengajuan KUR-nya belum direalisasikan padahal secara administrasi sudah lengkap,” ungkap Johar.
Menurut Johar, kedua, pemerintah dan NGO (Non Goverment Organization) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar membangun konsolidasi dan intermediasi untuk membangun kemitraan.
“Kemitraan yang selama ini dilakukan oleh peternak ayam broiler itu patut dijadikan sebagai contoh bagi sektor pertanian hortikultura, mengingat banyak produk dari holtikultura yang diproduksi oleh industri-industri pengolah, seperti kripik, kentang, salad, saus dan sambal,” pungkasnya.
Industri-industri pengolah tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan NGO untuk menjadi intermediator agar kegiatan pertanian ke depan lebih konsolidatif. Proses intermediasi dilakukan dengan cara membangun hubungan baik dengan industri pengolahan, baik di Jakarta dan Jawa Barat maupun di luar negeri seperti Asia dan Eropa.
“Dengan kemitraan tersebut diharap dapat meningkatkan kualitas karena produk yang dihasilkan petani bisa diserap langsung di industri. Tentu hal tersebut membutuhkan regulasi dan kerja keras bersama,” jelasnya.
Ketiga, melakukan pemetaan produksi dengan melakukan analisis kesesuaian lahan di basis-basis pertanian hortikultura pada musim tanam akhir 2020.
“LPPNU belum pernah melakukan intervensi kepada petani Nahdliyin mengenai pemilihan wilayah yang akan ditanami,” ungkapnya.
Menurutnya, pemetaan bukan menjadi hal yang sulit di era revolusi indutrsi 4.0, sehingga dapat lebih mudah melihat peta-peta wilayah dengan kesesuaian lahan, peta produksi dan peta pasar.
Rencananya, pada awal Oktober LPPNU akan melakukan konsolidasi dengan cabang-cabang LPPNU di Jawa Barat untuk melakukan pemetaan agar dapat memprediksi. Sehingga dapat mengatasi kendala yang terjadi di musim ini, khususnya petani Nahdliyin.
“Petani Nahdliyin harus menentukan apa komoditasnya, bagaimana membudidayakannya. LPPNU bertanggung jawab memprediksi berapa serapan dan harga sehingga tidak terjadi lagi kerugian,” ungkap Johar.
LPPNU juga akan berkoordinasi dengan sumber-sumber pengolahan di Jawa Barat ataupun di luar Jawab Barat. Hasil pemetaan produksi pertanian baik tanaman pangan atau hortikultura akan dikonsolidasikan dengan pemilik industri pengolahan.
Arus baru ekonomi Indonesia yaitu mempertemukan petani di masyarakat dengan pemilik modal berupa industri tanpa ada rantai pasar yang panjang. Sehingga keuntungan yang diperoleh petani dapat meningkat.
“Membutuhkan kerjasama dari semua pihak juga kesabaran, keuletan dan keteladanan. Saya berharap semoga petani Nahdliyin pada 2021 bisa panen melimpah dengan harga yang bagus dan sesuai sehingga mendapatkan keuntungan. Dengan hasil panen yang berkualitas tanpa ada wabah dan penyakit,” tutup Johar.
Pewarta: Riki Baehaki
Editor: Abdullah Alawi
