Bandung, NU Online Jabar
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mengajak masyarakat khususnya warga Nahdliyin untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Pemilu) nanti.
Ia mengatakan bahwa hak untuk memilih merupakan tanda kekuasaan kita sebagai rakyat bahwa rakyat pernah berkuasa.
“Mari semuanya kita gunakan hak pilih kita, terutama generasi muda untuk datang ke TPS memberikan suara. Kita pamerkan tanda tinta di jari sebagai tanda bahwa kita pernah berkuasa,” ujar Gus Yahya usai menghadiri acara peringatan Harlah 101 NU dan Isra’ Mi’raj PWNU Jabar, Bandung, Sabtu (10/2/2024).
Gus Yahya juga berharap Pemilu akan berjalan dengan lancar dan mengajak masyarakat untuk menerima apapun hasilnya nanti.
“Saya bersyukur dan mengapresiasi semuanya baik kontestan, pemerintah dan masyarakat karena sampai hari ini semuanya berjalan dengan baik, lancar, aman dan tentram jauh lebih baik dari yang lalu-lalu. Mari kita pertahankan ini sampai akhir,” tuturnya.
Sebelumnya, PBNU mengeluarkan surat nomor 1201/PB. 01/A. 1.03.08/99/11/2023. Surat ini berisi pedoman bagi warga dan khususnya para pengurus NU di semua tingkatan yang terlibat dalam kepesertaan Pemilu 2024.
Surat yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf dikeluarkan pada Rabu (15/11/2023).
Terkait dengan hal ini, Gus Yahya meyakini bahwa semua pengurus NU di semua tingkatan menjalankan apa yang sudah diinstruksikan oleh PBNU.
“Insyaallah dijalankan, jelas kok, pembagian tanggungjawabnya jelas, dan arahan-arahan dari PBNU juga jelas bahwa kita mengikuti apa yang menjadi hasil-hasil Muktamar selama ini dan mengikuti apa yang menjadi keputusan para ulama kita harus melaksanakan tanggungjawab kenegaraan dan kebangsaan itu,” tandasnya.
Melansir NU Online, Terkait pedoman politik warga NU, Rais Aam PBNU 1999-2014, KH A Sahal Mahfudh saat Rapat Pleno PBNU September 2013 di Pondok Pesantren UNSIQ Al-Asy’ariyah Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah mengungkapkan politik kebangsaan warga NU.
Dalam politik kebangsaan berarti NU, kata Kiai Sahal, harus istiqamah dan proaktif mempertahankan NKRI sebagai wujud final negara bagi bangsa Indonesia. Politik kerakyatan antara lain bermakna NU harus aktif memberikan penyadaran tentang hak-hak dan kewajiban rakyat, melindungi dan membela mereka dari perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun.
"Etika berpolitik harus selalu ditanamkan NU kepada kader dan warganya pada khususnya, dan masyarakat serta bangsa pada umumnya, agar berlangsung kehidupan politik yang santun dan bermoral yang tidak menghalalkan segala cara," ungkap Kiai Sahal.
Dengan menjaga NU untuk bergerak pada tataran politik tingkat tinggi inilah, jalinan persaudaraan di lingkungan warga NU dapat terpelihara.
Pewarta: Agung Gumelar