Bandung, NU Online Jabar
Kementerian Agama (Kemenag) siap memulai seleksi petugas haji daerah (PHD) untuk tahun 2024. Direktur Bina Haji Kemenag, Arsad Hidayat, menyampaikan bahwa proses seleksi akan dimulai pada bulan Januari 2024.
"Proses seleksi akan digelar pada Januari 2024. Total ada 1.572 kuota yang tersedia untuk petugas haji daerah," ungkap Arsad seperti dikutip kemenag.go.id, Kamis (14/12/23).
Kuota PHD, tambahnya, akan terbagi dalam tiga fungsi utama, yaitu Pelayanan Umum, Pelayanan Bimbingan Ibadah, dan Pelayanan Kesehatan.
Arsad menjelaskan bahwa seleksi PHD akan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
"Seleksi PHD merupakan sarana untuk memilih calon petugas yang profesional, serta sebagai bagian integral dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji," pesannya.
Ia berharap agar kinerja PHD pada tahun 2024 dapat meningkat, terutama mengingat akan ada lebih dari 45 ribu jemaah haji lansia yang akan diberangkatkan ke tanah suci.
"Mudah-mudahan kinerja PHD tahun 2024 akan lebih baik sehingga mampu mendongkrak layanan kepada jemaah haji," tambahnya.
Skema penyelenggaraan seleksi ini telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Rekrutmen PHD 1445 H/2024 M.
Staf Ahli Menag Abu Rokhmad, dalam rapat tersebut menekankan pentingnya keterpaduan antara PHD dengan petugas kloter dari proses Bimbingan Teknis hingga memberikan layanan kepada jemaah haji.
"PHD harus bersinergi dengan petugas kloter mulai dari tanah air sampai di Arab Saudi," ujar Abu Rokhmad di Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Rapat tersebut juga membahas aspek teknis terkait proses seleksi, seperti rambu-rambu seleksi PHD, proses yang jelas dan terukur, serta upaya meminimalisir kesulitan dalam pelaksanaan seleksi.
Hadir dalam rapat ini beberapa pejabat, antara lain Staf Ahli Menag Bidang Hukum dan HAM, Abu Rokhmad, Staf Khusus Bidang Pengawasan dan Hukum, Abdul Qodir, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Ahmad Abdullah, Direktur Bina Haji, Arsad Hidayat, dan perwakilan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri serta Itjen Kemenag RI. Rapat koordinasi juga diikuti oleh para Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dan para Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag di seluruh Indonesia.
