Gelar Konferensi Pers, DPP K-Sarbumusi Ultimatum Menhub Dudy dan Menko AHY Respons Tuntutan Aksi ODOL

Jakarta, NU Online Jabar
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konferensi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) menggelar Konferensi Pers yang bertempat di Kantor DPP K-Sarbumusi tepatnya di Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (3/7/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifudin menyampaikan ultimatum kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).  Ultimatum tersebut ditujukan agar Menhub Dudy dan Menko AHY menanggapi tuntutan massa aksi yang meminta adanya payung hukum yang jelas dan adil bagi para sopir truk.

Irham mengungkapkan bahwa tuntutan ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).

"(Kami) menyerukan kepada pengemudi transportasi logistik Indonesia untuk melakukan konsolidasi aksi-aksi berikutnya, termasuk opsi mogok nasional (sopir truk). Bilamana diperlukan sembari menunggu iktikad baik dari Menko IPK dan Menhub dalam waktu 9 hari ke depan," jelasnya.

Menurut Irham, keengganan Menko IPK AHY dan Menhub Dudy untuk berdiskusi langsung dengan massa aksi merupakan bentuk arogansi karena tidak mau mendengarkan aspirasi para pelaku utama ekosistem transportasi logistik Indonesia.

"Persoalan ODOL bukan semata persoalan sopir, tapi lebih jauh terkait mata rantai pasok komoditas, barang, dan jasa nasional, yang berdampak sistemik," katanya.

Irham juga mengungkapkan rencana untuk menyampaikan substansi RUU Perlindungan Pengemudi Transportasi Logistik kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang memenangkan semua pihak," katanya.

Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) Ika Rostianti menilai pemerintah selama ini abai melibatkan sopir dalam penyusunan kebijakan. Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak memahami akar persoalan sopir, termasuk ragam jenis pengemudi.

"Sopir itu kan ujung tombak dari rantai distribusi kita, sehingga yang paling banyak kena masalah di jalan itu kan sopir. Sebelum pemerintah menerapkan Zero ODOL dan turunan-turunannya, seharusnya yang paling dipikirkan paling utama itu yang di lapangan," katanya saat ditemui NU Online di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/7/2025).

"Bantalan sosial tidak ada, payung hukum tidak ada. Jadi keberpihakan pemerintah terhadap sopir tidak ada. Semua kesepakatan itu liar di bawah, deal-dealan saja itu antara sopir dan pemberi kerjaan, pemilik barang, dan sebagainya," kata Ika.

Sebagai informasi, aksi pada Rabu (2/7/2025) dikoordinasi oleh Konfederasi Sarbumusi, Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI), dan Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI).