Bogor, NU Online Jabar
Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lapkesdam) Nahdlatul Ulama Kota Bogor menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para tokoh dan kader NU pada Sabtu (30/3/2024). Adapun, kegiatan FGD ini diselenggarakan bersama kajian Ramadan rutin yang berlangsung di Sekretariat PCNU Kota Bogor.
Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Bogor, Ir. H. Edy Nurokhman, mengungkapkan bahwa kegiatan FGD ini mengangkat tema 'Membincang Pembangunan Kota Bogor Berkelanjutan dan Berkeadilan'. Dalam penjelasannya, ia menegaskan pentingnya peran NU dalam pilar kebangsaan, khususnya dalam pembangunan di Kota Bogor.
"Berdirinya NU memiliki dua pilar, yaitu pilar penjaga aqidah ahlussunnah wal jama’ah dan pilar kebangsaan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menegaskan peran NU dalam pilar kebangsaan, khususnya pembangunan di Kota Bogor," kata Edy Nurokhman.
Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan untuk merumuskan gagasan pembangunan Kota Bogor bagi pemerintahan baru di masa mendatang.
PCNU Kota Bogor, lanjutnya, sudah secara rutin menyelenggarakan kegiatan kajian rutin keagamaan, namun masih minim kegiatan dalam sisi kebangsaan. Oleh karena itu, kehadiran Lapkesdam NU Kota Bogor diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi tata kelola pemerintahan di Kota Bogor, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, Ketua Lakpesdam NU Kota Bogor, Auhadillah Azizy, menyampaikan harapannya terkait lembaga yang dapat menjadi solusi untuk permasalahan pembangunan di Kota Bogor.
“Lakpesdam Kota Bogor berharap menjadi bagian dari solusi atas permasalahan pembangunan di Kota Bogor. Kami ingin menegaskan bahwa NU Kota Bogor siap menjadi partner yang konstruktif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Kota Bogor," katanya.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh para kader dan tokoh NU untuk membahas isu strategis di Kota Bogor. Di antaranya adalah Ir. H. Edy Nurokhman (Ketua PCNU Kota Bogor), Alfian Helmi (Dosen IPB), Muhammad Karim (Dosen Universitas Trilogi), Thomas Veriasa (LSM LATIN dan peneliti P4W IPB), Eko Cahyono (Sajogyo Institute), Ir. Heri Firdaus (Mustasyar PCNU dan Ketua Perkumpulan Bogor Hebat), Rd. Anggi Triana Ismail (Wakil Ketua LPBH PCNU Kota Bogor), Auhadillah Al Azizy (Ketua Lakpesdam NU Kota Bogor), dan beberapa kader dan tokoh NU lainnya.
Thomas Veriasa, seorang pemantik diskusi, menyarankan peningkatan kegiatan FGD untuk mendukung visi Kota Bogor sebagai pusat sains kreatif yang maju dan berkelanjutan. Ini terkait dengan proses perencanaan pembangunan jangka panjang kota tersebut. Veriasa menekankan perlunya lebih banyak partisipasi publik dalam merumuskan detail rencana pembangunan, termasuk melalui seri-seri FGD yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat.
Pemerintah Kota Bogor saat ini tengah menyiapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2025 – 2045 sebagai pengganti RPJPD tahun 2005 – 2025. Hal ini dilakukan untuk merencanakan pembangunan Kota Bogor selama 20 tahun ke depan di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor. Penyusunan RPJPD baru ini juga bersinggungan dengan momentum Pilkada Kota Bogor tahun 2024.
Dr. Alfian Helmi, dalam mengomentari hal ini, menekankan perlunya terobosan baru dalam pembangunan Kota Bogor. Ia menyoroti kurangnya penurunan angka kemiskinan selama 10 tahun terakhir, dari 7.74% menjadi 6.1%, yang menandakan perlunya penanganan serius terhadap masalah ini dalam periode pembangunan berikutnya.
Dari sisi lingkungan, Muhammad Karim, pengurus Lakpesdam NU Kota Bogor, menggarisbawahi pentingnya menciptakan keadilan ruang dalam pemanfaatan sumber daya di Kota Bogor agar tidak menimbulkan "Land Grabbing" dalam aktivitas bisnis. Ia juga menekankan perlunya pengembangan model pengolahan sampah yang menghasilkan nilai ekonomis serta mengurangi dampak perubahan iklim dan peningkatan suhu bumi. Salah satu contoh adalah model ekonomi sirkular atau konsep Donat Ekonomi yang telah berhasil diterapkan di Belanda dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Eko Cahyono dari Sajogyo Institute menyoroti bahwa politik tata ruang kota tidak terlepas dari kepentingan dan tujuan tertentu, yang berpengaruh pada keadilan agraria. Dia menekankan bahwa hubungan antara tata ruang dan keadilan agraria sangat penting. Di Kota Bogor, masih ada sekitar 17 kawasan kumuh yang menjadi indikator kemiskinan kota, menunjukkan bahwa upaya penataan kota belum merata.
Pembangunan Kota Bogor juga tergantung pada keberpihakan anggaran. Heri Firdaus menyoroti perlunya keberpihakan dan prioritas dalam alokasi APBD untuk menangani persoalan kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Namun, alokasi APBD belum sepenuhnya mencerminkan upaya penyelesaian prioritas tersebut.
Anggi Triana Ismail dari LPBH NU Kota Bogor mengkritik kebijakan pengentasan kemiskinan yang minim dan tidak fokus. Dia juga menyoroti perubahan tata kelola kebijakan yang lebih mengakomodasi pengusaha besar, berdampak negatif bagi usaha kecil menengah. Beberapa kebijakan lain juga disoroti, termasuk penanganan kekerasan anak dan penataan aset yang belum optimal.
Anggi juga menyoroti pembiasan atau penyimpangan dalam konsep good governance Kota Bogor, terutama terkait penyesuaian struktural. Lakpesdam NU Kota Bogor menegaskan bahwa acara ini merupakan langkah awal dalam merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pembangunan Kota Bogor, yang akan diwujudkan melalui penulisan policy brief untuk para pengambil kebijakan setempat.