H Imron Rosyadi Sebut Agama dan Negara Jadi Kunci Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia 

Kota Bandung, NU Online Jabar 
Bupati Kabupaten Cirebon yang juga sebagai A'wan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, H Imron Rosyadi menyebut bahwa kunci keberhasilan pemerintahan yang baik yakni dengan menggabungkan dua disiplin ilmu dalam tata pengelolaannya. 

"Dua disiplin ilmu yang dimaksud adalah negara dan agama," ucapnya saat sambutan pada acara reuni Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung Angkatan 1983 di Rumah Makan Cibiuk,  Jalan Soekarno-Hata No 508 Bandung, Ahad (13/4/2025). 

H Imron menjelaskan tiga kekuasaan yang lazim dipakai dalam tata kelola pemerintahan di dunia yakni kekuasaan alami, kekuasaan politik, dan kekuasaan nabawiyah. 

Pertama, kekuasaan alami adalah tata kelola pemerintahan yang hanya ditentukan oleh keberadaan para elit pengelola negara. H Imron menyebutkan bahwa kekuasaan semacam ini banyak dipakai oleh negara-negara berfaham komunis. 

"Bagi negara komunis, kesejahteraan suatu masyarakat hanya dapat tercipta apabila pengelolaannya dikendalikan oleh para elit. Bagi komunis, tidak perlu ada campur tangan agama, dalam hal ini soal ketuhanan, jika negara ingin aman dan sejahtera," tuturnya. 

Kedua, kekuasaan politik. Menurutnya, kekuasaan politik mensyaratkan bahwa pemerintahan yang baik akan terjadi apabila sebuah negara menjadikan kekuatan politik sebagai biang tata kelola pemerintahannya. Dalam kekuasaan politik, persoalan agama (ketuhanan) mendapatkan tempat, namun hanya sebatas privasi saja. 

"Menurut pandangan ini, jika negara, masyarakat ingin maju, maka persoalan agama atau ketuhanan jangan dibawa-bawa ke dalam tata kelola pemerintahan. Bagi penganut aliran ini, persoalan ketuhanan hanya berlaku sebagai privasi, tidak usah dibawa dalam ruang publik. Agama hanya cukup berlaku di rumah saja," jelas H Imron. 

Ketiga, kata pria yang menjadi Bupati Cirebon untuk yang kedua kalinya itu yakni kekuasaan nabawiyah. Ia menambahkan bahwa kekuasan nabawiyah yakni kekuasaan yang berdasarkan aturan hukum Islam dalam tata kelola pemerintahannya. 

"Pasca runtuhnya kedigdayaan sisa dua negara Islam, Turki Usmani dan Iran (Persia), sekarang nyaris tidak ada lagi negara yang dalam pengelolaan pemerintahannya seperti mereka. Bahkan hingga kini belum ada role model pemerintahan Islam yang dipakai oleh negara-negara berpenduduk Islam sekalipun" imbuh H Imron. 

Sementara untuk negara Indonesia, kata bupati yang sebelum menjadi bupati pernah menjabat kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung Barat dan Cirebon tersebut yakni mengambil jalan tengah, yaitu menggabungkan dua pola kekuasaan, kekuasaan negara dan agama. 

"Indonesia adalah negara berlandaskan Pancasila. Dimana negara dan agama sama-sama berperan penting dalam keberadaannya. Agama tidak hanya sebagai privasi, namun menjadi penyeimbang bagi keberlangsungan tata kelola pemerintahan.  Di sisi lain negara, tidak serta mengesampingkan peran agama. Negara hadir untuk menjamin nilai-nilai agama dapat berjalan sebagaimana mestinya. Itulah kiranya mengapa hingga saat ini Indonesia masuk kategori negara aman dan damai meskipun Indonesia bukan negara berfaham agama maupun sekuler," tandas H Imron. 

Untuk diketahui, kegiatan rutin alumni Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan tahun 1983 itu selalu digelar minimal setiap satu tahun sekali. H Imron sendiri merupakan bagian dari alumni bersama ketua Tanfidziyah PCNU Kota Cimahi KH Enjang Nasrullah.