NU Kabupaten Cirebon Resmikan Gedung dan Program BLKK

Cirebon, NU Online Jabar
Gedung Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) milik Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon diresmikan pada Senin, (10/6/2024). Selain peresmian gedung, acara tersebut juga menandai dimulainya program pelatihan BLKK PCNU Kabupaten Cirebon yang akan berlangsung kurang lebih sebulan ke depan.

Pelaksana harian (Plh) Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, Solichin menjelaskan, didirikannya BLKK ini sebagai wujud PCNU dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Cirebon.

“Jika melihat data 2023, jumlah pengangguran di Kabupaten Cirebon kurang lebih ada 90 ribu orang. Maka kami berinisiatif untuk membangun BLKK ini sebagai ikhtiar untuk mengurangi angka pengangguran,” ujar Solichin dalam Grand Opening BLKK yang berlangsung di Meeting Room PCNU Kabupaten Cirebon.

Ia berharap, para peserta pelatihan ini ke depannya meraih masa depan yang cerah dengan bekerja di sejumlah instansi. “Tentu kami berharap mereka langsung diterima di perusahaan yang membutuhkan, terutama kaitannya kehumasan, visual, atau komputerisasi,” katanya.

Tidak sekadar memfasilitasi pelatihan, Solichin juga bertekad untuk membuat MoU antara BLKK dengan sejumlah perusahaan di Cirebon.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lattas), Dwi Sulistriyorini, menyampaikan terima kasih kepada PCNU yang selalu mengambil peran dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.

“Termasuk kaitannya dengan SDM melalui adanya BLKK ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, sosok yang akrab disapa Rini itu membenarkan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Cirebon pada 2023 menyentuh angka 90.300 orang

“Tetapi berdasarkan data terbaru, angka tersebut cenderung menurun. Mungkin karena banyaknya masyarakat yang berwirausaha dan lapangan pekerjaan,” ujar dia.

Menurutnya, mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul merupakan tugas bersama. Untuk itu, pihaknya mendukung adanya BLKK yang dikelola PCNU Kabupaten Cirebon.

“Tetapi kesulitannya di BLKK itu jika pendanaan dari kementerian tidak ada, maka mereka vakum. Ini yang sedang kita lagi pikirkan, ke depan kami mendorong kuantitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta di Kabupaten Cirebon,” tandasnya.

Pewarta: Sofhal Adnan